Pendapat Pengamat Politik Surabaya, Surrokim Abdussalam dan Andri Arianto, Terkait Isu Jokowi Bakal Maju Cawapres 2024 Dampingi Prabowo Subianto, Sebagai Capres
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tak ada diatur secara eksplisit bahwa presiden yang terpilih dua periode masa jabatan maju lagi sebagai calon wakil presiden di ajang Pemilu.
Seperti yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang disebutkan "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."
Di dalam aturan tersebut dapat dimaknai bahwa presiden dua periode masih bisa menjabat lagi sebagai wakil presiden. Secara normatif diperbolehkan, tetapi masalahnya terdapat dalam kacamata secara etika politik. Hal itu dijelaskan oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, Senin (12/9/2022).
Sikap eksplisit dari Mahkamah Konstitusi, membuat peluang Presiden Joko Widodo, yang saat ini telah memasuki periode keduanya, berpeluang bisa maju dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang, sebagai Calon Wakil Presiden. Andai saja Presiden Jokowi jadi maju lagi tetapi "downgrade" menjadi cawapres, hal ini membuat pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Apalagi, Presiden Jokowi memiliki tujuan mengawal proyek Ibu Kota Negara (IKN) agar bisa tuntas.
Untuk itu, Senin (12/9/2022) kemarin, Harian Surabaya Pagi meminta analisis kepada dua pengamat politik yakni Surrokim Abdussalam dari Universitas Trunojoyo dan Andri Arianto dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya yang dihubungi terpisah secara daring.
Banyak Mudharatnya
"Kalau (Jokowi maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024) diperbolehkan secara regulasi, kok kurang elok untuk demokrasi kita. Sebab pak Jokowi sendiri sudah memegang jabatan dua periode. Masak rela jadi cawapres," kata Surrokim Abdussalam, Senin (12/9/2022).
Semestinya, lanjut Surrokim, Joko Widodo, bisa memposisikan sebagai guru bangsa ketimbang harus merusak demokrasi di Indonesia. "Akan elegan jika memposisikan sebagai guru bangsa, mandito dan tidak turun jadi wapres. Itu malah banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya. Khususnya terkait marwah jabatan," jelas pria yang juga seorang peneliti di Surabaya Survei Center (SSC) Surabaya ini.
Rusak Tradisi Pemimpin Indonesia
Bila hal ini terjadi, juga dapat membingungkan generasi bangsa dan tradisi kepemimpinan di Indonesia selama ini. Pasalnya, menurut Surrokim, selama ini belum ada presiden turun kelas menjadi wakil presiden hanya untuk mendapatkan kekuasaan semata.
Jadi, tambah dia, Presiden Jokowi harus tegas untuk memperingatkan ke beberapa pihak, baik para pendukungnya, partai, hingga lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi, untuk tidak membuka opsi memperpanjang masa jabatan Presiden lebih dari dua periode.
"Ini penting, agar tidak didorong oleh kekuatan yang hanya mempertimbangkan soal kekuasaan saja. Bukan bicara soal martabat jabatan. Karena ini sudah masuk kehormatan personal," tegasnya.
"Justru ini akan mendegradasi Presiden Jokowi jika masih saja muncul wacana seperti itu. Karena ini sudah digariskan oleh konstitusi kita."
Rusak Regenerasi
Bahkan, bila ada isu yang berkembang, Joko Widodo siap menjadi wakil dari Prabowo Subianto yang ingin maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini justru dapat mengerus citra Joko Widodo di hadapan publik.
"Dengan siapa saja, akan dipasangkan, termasuk dengan pak Prabowo. Menurut saya tidak pantas. Karena yang harus dipikirkan saat ini, ke depannya, tentang regenerasi kepemimpinan nasional," tegas Surrokim.
"Jadi, apapun regulasinya, dan jika masih ada pihak yang ingin menafsirkan lagi. Kembali lagi, ke persoalan etis dan tidak etis," lanjutnya.
Jebakan Elite
Sedangkan, Andri Arianto, pengamat politik UINSA, menilai, ada upaya untuk memajukan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 mendatang sebagai cawapres, bisa jadi sebuah jebakan para elite yang ingin kekuasaan Joko Widodo terus terjadi.
"Memang saya melihat, sejumlah elit politik masih menginginkan Presiden Jokowi berada pada tapuk pimpinan pada periode yang lebih lama. Nah, agar tak menabrak dengan konstitusi maka logikanya diusulkan cawapres. Saya kuatir, ini bisa jadi jebakan sirkulasi elite," kata Andri Arianto, saat dihubungi, Senin (12/9/2022).
Meski kebijakan pemerintah Jokowi akhir-akhir ini tidak populis, lanjut Andri, yakni menaikkan harga BBM Subsidi, namun, Jokowi sendiri masih menjadi primadona di kalangan para capres yang bersliweran saat ini. Apalagi di bawah pemerintahan Jokowi, IKN terus digadang-gadangkan, untuk bisa terwujud.
Hanya saja untuk persoalan etika dan moral bila Jokowi "nekat" maju menjadi cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Andri mengingatkan, agar Jokowi pada saat ini sebagai seorang pemimpin harus bisa melihat secara dalam.
Duet Pemanasan
Bahkan, bila sempat muncul wacana duet pasangan oleh Prabowo Subianto-Joko Widodo sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Andri pun tak menampik, bahkan bisa jadi ada muncul nama lain selain Prabowo yang ingin menduetkan dengan Jokowi sebagai wakilnya.
"Bisa aja itu. Tapi masih jauh. Bahkan bisa aja muncul Airlangga-Jokowi, atau Puan-Jokowi. Itu semua masih pemanasan. Semua bisa menggulirkan," kata Andri.
Untuk itu, Andri berharap menunggu sikap tegas dari Presiden Jokowi terkait sikap Mahkamah Konstitusi yang ada peluang Presiden dua periode bisa maju kembali sebagai Cawapres.
"Apalagi saat ini pak Jokowi hadir sebagai pemimpin nasional. Hal itu merepresentasikan kekuatan dari luar kalangan elite dan dinasti politik. Nah, kita tunggu saja pak Jokowi bagaimana merespon hal ini. Sebab saya melihat, pak Jokowi selalu inklusif, tidak konfrontatif, dan mencoba melakukan pendalaman demokrasi yang sedang digoda oleh para oligarki," beber Andri, menganalisis. asa/rmc
Editor : Moch Ilham
