SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah akan memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna meredam gejolak ekonomi yang telah memberikan dampak sosial, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Ini tentu akan meningkatkan kemampuan perekonomian untuk bisa menahan gejolak dan kita akan terus menggunakan instrumen fiskal tentu secara responsif tapi juga mengikuti siklus APBN-nya," kata Sri dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2022 secara virtual di Jakarta, Kamis(3/11/2022).
Sri menegaskan pemerintah akan menggunakan instrumen fiskal dalam mengatasi masalah ini. Namun, langkah ini diambil dengan mengikuti siklus APBN. Menurut Sri, belanja negara masih banyak yang bisa dikerahkan dua bulan terakhir ini.
Lebih lanjut, Sri menambahkan, belanja negara yang masih tersisa Rp 1.200 triliun akan dimanfaatkan untuk keperluan pemberian bantuan sosial. Ia mengatakan, alokasi dapat berupa berbentuk subsidi upah lagi atau program bansos lain yang tengah berjalan.
"Untuk dukungan APBN terhadap berbagai gejolak yang menimbulkan dari dampak sosial. Berbagai langkah-langkah untuk memberikan bantuan sosial, maupun langkah-langah yang sifatnya spesifik seperti waktu itu kenaikkan minyak goreng atau subsdi tambahan upah kepada para pekerja yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta akan dieksekusi sampai akhir tahun," jelasnya.
Sri berharap hal ini dapat memberikan tambahan sosial bagi masyarakat.
"Jadi ini diharapkan akan memberikan tambahan bantalan sosial bagi masyarakat kita. Nanti akan kita lihat berapa masih banyak space yang akan diakselerasi di dalam pembayaran berbagai bantuan sosial," ujarnya.
Adapun, Sri Mulyani berjanji pemerintah akan melihat ruang APBN yang cukup untuk yang akan diakselerasi dalam berbagai pembayaran bantuan sosial.
Selain bansos, Sri Mulyani menyebut APBN juga diarahkan memberikan stimulus terhadap iklim bisnis berbagai sektor industri. Stimulus ini katanya masih mengacu pada program-program yang tercakup dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Umpamanya dengan berbagai kementerian lembaga untuk memulihkan kembali sektor pariwiasata. Untuk sektor manufaktur berbagai stimulus yang selama ini diberikan supaya mereka pulih kembali juga terus ditingkatnkan," tuturnya.
Menurutnya, dengan memanfaatkan belanja APBN, khususnya pemerintah pusat yang besarannya 40�ri total alokasi yang dianggarkan pada 2022 masih akan memiliki daya dukung untuk mendorong permintaan.
"Ini sifatnya sangat kuat. Tadi saya sampaikan pusat saja akan ada 40�ri alokasi anggaran yang akan dieksekusi kuartal terakhir ini, dan itu berarti aka menambah agregat demand, demikian juga dengan langkah spesifik untuk menjaga daya beli ini akan terus kami eksekusi," tandasnya. jk
Editor : Redaksi
