SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melallui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menyiapkan anggaran sebesar Rp15,87 miliar di 2023 untuk pembangunan transportasi darat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Kami juga menyampaikan prioritas dalam penyusunan program di tahun anggaran 2023 di mana program prioritas tersebut menjadi agenda utama dalam meningkatkan pelayanan masyarakat antara lain dukungan Ibu Kota Negara," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR secara virtual, Rabu (1/2/2023).
Dalam paparannya, Hendro menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 15,8 miliar tersebut digunakan untuk dua kegiatan yaitu perencanaan teknis IKN sebanyak 11 paket dengan pagu alokasi anggaran Rp 9,7 miliar dan layanan angkutan antarmoda Balikpapan-IKN dengan anggaran Rp 6,1 miliar.
"Pelayanan dengan menggunakan 6 unit bus sedang, load factor puncak terjadi pada akhir pekan, dan mayoritas pengguna layanan antarmoda merupakan masyarakat lokal di Kecamatan Sepaku," ujarnya.
Selain IKN, Ditjen Hubdat juga menyampaikan beberapa kegiatan prioritas lainnya untuk tahun anggaran 2023. Di antaranya dukungan 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jateng), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Likupang (Sulut), Tanjung Kelayang (Babel), Bromo (Jatim), Wakatobi (Sultra), Morotai (Malut), dan Raja Ampat (Papua Barat) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 144,42 miliar.
Selanjutnya, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Ditjen Hubdat yang diselesaikan pada tahun 2023 di 52 lokasi sebesar Rp 828,92 miliar serta pembangunan baru dan lanjutan infrastruktur Ditjen Hubdat di 21 lokasi senilai Rp 424,95 miliar.
Di samping itu, Ditjen Hubdat juga akan melanjutkan dukungan program buy the servise (BTS) yang dilakukan di 10 kota dengan anggaran Rp 589,8 miliar.
"Ini terdiri dari subsidi serta termasuk fleet management dan pendampingan," tuturnya.
Terakhir, pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan lokasi rawan kecelakaan (LRK) serta pemeliharaan PJ di 33 provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 928,90 miliar.
Dalam kesempatan itu, Hendro juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran Ditjen Hubdat mencapai Rp 5,285 triliun atau 98,2 persen dari alokasi anggaran pada 2022 sebesar Rp 5,364 triliun.
"Dari pagu anggaran Ditjen Perhubungan Darat yang Rp 5,364 triliun, dengan realisasi penyerapan keuangan di Ditjen Perhubungan Darat di 2022 adalah sebesar Rp 5,285 triliun atau 98,52 persen. Saya berterima kasih, ini tidak lepas dari dukungan pimpinan, anggota Komisi V yang telah mengawal anggaran di Ditjen Perhubungan Darat," tutupnya. jk
Editor : Redaksi
