SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triliun untuk mendukung pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 senilai Rp 25,01 triliun untuk tahun anggaran 2022 dan 2023.
Namun, angka tersebut masih bersifat sementara lantaran alokasi untuk tahun anggaran 2024 masih dalam perhitungan.
“APBN mendukung Pemilu. Anggarannya kita sediakan memadai dan tentu tetap dengan bijaksana. Makanya kita selalu sampaikan, kita dukung proses Pemilu 2022, 2023, dan 2024 nanti,” kata Sri Mulyani saat Kuliah Umum Media Indonesia di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Adapun rinciannya terdiri dari Rp 15,49 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebesar Rp 6,91 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan senilai Rp 2,61 triliun untuk kementerian/lembaga.
Sri Mulyani menerangkan bahwa Pemilu serentak 2024 akan diikuti 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Dalam perhelatan ini, diharapkan seluruhnya masuk dalam arena kompetisi politik untuk menawarkan kepada bangsa dan rakyat sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan pilihan-pilihan kebijakan yang baik.
Menurut Bendahara Negara, Pemilu merupakan wujud dari sistem demokrasi yang sudah sepakati oleh Indonesia. Maka dari itu, perbedaan di dalamnya harus bisa diwadahi dalam sebuah demokrasi yang baik dan harus dijaga bersama.
Pada tahun ini, Indonesia sudah memasuki tahun politik yang seharusnya dijadikan upaya mematangkan demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa.
"Karena ini adalah negara kita sendiri, besar-kecil, jatuh-bangun, rusak-maju, tergantung dari kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, lihat diri kita, perbaiki diri kita," ujarnya.
Dengan demikian, Sri Mulyani mengaku optimistis dalam Pemilu nanti semua pihak memiliki keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk merayakan pesta demokrasi, bukan justru sebaliknya perang demokrasi, agar Indonesia bisa maju. jk
Editor : Redaksi
