SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati geram atas tindakan pemerintah daerah (Pemda) yang memanipulasi atau poles data inflasi menjadi bagus agar mendapatkan hadiah (reward) dari pemerintah pusat. Dan ia mengecam ulah Pemda semacam itu.
Informasi itu sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.
"Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," tutur Sri Mulyani.
Angka Inflasi Harus Akurat
"Jadi kami sepakat, Mendagri, saya dan kita semuanya, BPS jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel. Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," tambahnya.
Saat ditanya apakah ada sanksi bagi pemerintah daerah yang terbukti manipulasi data inflasi, pemerintah pusat mengaku akan mempertimbangkannya.
"Kami pertimbangkan (penarikan insentif fiskal bagi Pemda yang manipulasi data inflasi)," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.
Modus Pemda Poles Data
Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Salah satunya dengan mendatangi kantor BPS.
"Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing 'tolong dong, bikin angkanya bagus kami', begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9).
Jika tidak berhasil, kepala daerah tersebut menggelar pasar murah supaya harga di suatu wilayah turun.
"Kalau nggak bisa diajak kerja sama supaya bagus, dia intipin BPS itu biasanya ambil sampelnya pasar mana aja, betul. Saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu. Biasanya di pasar ini dan pasar ini, dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun,"kata Tito. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
