PKB Anggap Instruksi Ketua Umum PDIP Bagian dari Kompromi Megawati ke Presiden Prabowo Subianto
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jumlah kepala daerah yang berasal dari PDI-P berjumlah 177 kader. 126 kepala daerah yang baru dilantik batal berangkat retreat ke Magelang, Jawa Tengah. Dua di antaranya merupakan kader utama PDI Perjuangan, Pramono Anung dan I Wayang Koster.
Beberapa kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan bertahan di Jogja usai adanya instruksi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal menunda retret. Mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP dan bertahan di Kantor DPD PDIP DIY, Bumijo, Kota Jogja.
Sejumlah kepala daerah terpilih usungan PDIP kebingungan usai terbitnya instruksi 'boikot' retret di Magelang, Jawa Tengah. Mereka dikabarkan sedang kumpul di Kantor DPD PDIP DIY, menunggu instruksi lanjutan dari DPP.
"Kita bersama-sama di DPD (PDIP) DIY bersama bupati wali kota yang lain yang sudah sampai Jogja, akan kumpul dulu ke DPD," kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).
Hasto mengatkan pihaknya belum memutuskan untuk berangkat ke tempat retreat di Akmil dan akan menunggu hasil dari pertemuan ini. "Ini saya baru perjalanan menuju DPD untuk nanti mendengar arahan bersama. (Keputusan) nanti ngikuti arahan yang ada di sini," tegasnya.
Mantan Bupati Kulon Progo itu juga mengungkap kemungkinan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Pramono Anung bakal menemui Megawati membahas soal adanya instruksi penundaan keberangkatan ini. "Mas Pram masih di Jakarta, yang sangat memungkinkan untuk berdiskusi dengan Ibu (Megawati)," katanya.
Kendati, sejauh ini Hasto mengaku tak mengetahui apakah pertemuan Pramono dan Megawati telah dijadwalkan atau belum. "Belum tahu saya, tapi beliau kan yang akan berdiskusi dengan ibu [Megawati]," ujar Hasto.
Kehadiran para kepala daerah PDIP dalam acara retreat jadi spekulasi setelah keluar instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya menunda keberangkatan ke retreat kepala daerah di Magelang.
Kompromi Mega-Prabowo
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, merespons instruksi dari Ketum Megawati Soekarnoputri terhadap kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan retret di Magelang. Huda menilai mungkin saja hal itu menjadi bagian dari kompromi Megawati ke Presiden Prabowo Subianto.
Huda menyebut setiap partai pasti memiliki kedaulatannya masing-masing. Ia menyebut PDIP yang paling mengetahui terkait keputusan tersebut.
"Ya, partai punya mekanisme dan kedaulatan sendiri untuk mengambil kebijakan. Jadi, saya tidak tahu persis ya, apa agenda-nya apa gitu. tentu bisa langsung tanya ke Ibu Mega sama teman-teman PDIP," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Huda mengatakan pihaknya menghormati sikap yang diambil oleh partai lain. Kendati demikian, ia menilai mungkin saja keputusan itu juga bagian dari kompromi antara Ketum PDIP Megawati terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Himbauan Jokowi
Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menilai kegiatan retret merupakan urusan pemerintah. "Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi, Jumat (21/2/2025).
Oleh karena itu, Jokowi yang pernah menjadi kader dan didukung PDIP menganjurkan semestinya kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir. Jokowi mengingatkan para kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan yang lain.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto masih menunggu para kepala daerah PDIP hingga pukul 15.00 WIB, untuk memastikan kehadiran mereka dalam acara retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
47 Kepala Daerah Tak Hadir
Namun, pada pukul 16:00 WIB, Bima Arya sudah mengkonfirmasi bahwa sebanyak 47 kepala daerah tak hadir dalam kegiatan Retret di Akmil Magelang.
Bima menuturkan kepala daerah peserta retreat secara keseluruhan yang telah hadir 450 orang dari yang semestinya sebanyak 503 orang. Sepuluh di antaranya datang terlambat.
Dia merinci, sebanyak 53 kepala daerah tak hadir dalam acara retreat ini. Tapi, enam di antara mereka telah menyampaikan surat izin kepada panitia retreat. Lima beralasan sakit dan satu karena acara keluarga.
Sedangkan 47 sisanya, kata Bima, belum hadir dan tanpa kabar atau keterangan hingga petang ini.
"Jadi, 47 (peserta) belum hadir di sini (tanpa kabar)," kata Bima di depan Gerbang Akmil, Jumat (21/2) petang.
Dia menuturkan panitia masih mencoba mengonfirmasi 47 kepala daerah tersebut. Namun demikian, Bima juga belum memiliki data lengkap perihal peserta yang tak kelihatan batang hidungnya itu.
DPD Tunggu Instruksi DPP PDIP
"Stay, yang sudah di Jogja ya stay di DPD, yang di Magelang bisa di DPD Magelang.Kalau ada instruksi setiap saat kita bisa bergerak bersama," jelas Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo di DPD PDIP DIY, Bumijo, Kota Jogja, Jumat (21/2/2025).
Hasto mengatakan ada beberapa kepala daerah yang sudah sampai di Jogja. Menurutnya, ada beberapa yang menunggu di DPD PDIP dan di hotel.
"Saya di sini menemui teman-teman, ada yang dari Maluku Utara, dari Babel yang sudah stay di sini, ada juga yang sudah ada di hotel seperti Pak Gubernur Bali. Saya sebagai tuan rumah di Jogja ya nyambangi, yang di sini ada empat, yang di hotel baru mau saya cek," urainya.
Hasto menegaskan ia dan kepala daerah kader PDIP saat ini tengah menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.
"Kita stay di Jogja sambil nunggu berita lebih lanjut dari DPP, tentu sekarang banyak berdiskusi," jelas dia.
Hasto sebelumnya menyampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menghadap Megawati terkait instruksi retret ini. Pihaknya pun masih menunggu hasil klarifikasi Pramono Anung.
"Ini tadi saya sudah WA-nan dengan Pak Pram Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu dulu nanti seperti apa penjelasannya ini ada surat terus kita klarifikasi surat ini," ujar Hasto saat ditemui wartawan di SMPN 8 Kota Jogja, Jumat (21/2).
"Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap," pungkasnya.
Gubernur Bali Tunggu di Jogja
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono yang merupakan kader PDIP mengaku menunggu instruksi lanjutan terkait retret.
Dalam Pilkada serentak 2024, Damar berpasangan dengan Sri Harso diusung PDIP, Gerindra, Demokrat, dan PKB. Terkait instruksi Megawati, Damar belum banyak bicara.
"(Instruksi PDIP) Oh kita nunggu lah. Hari ini sampai sore kita tunggu dulu. Saya belum bisa ngomong panjang lebar di sini," kata Damar usai sertijab wali kota, dilansir detikJateng, Jumat (21/2/2025).
"Nanti habis Jumatan coba seperti apa. Kita lihat saja nanti karena semua mungkin sudah registrasi, saya nggak tahu juga. Intinya belum memantau," sambung Damar.
Setelah mengikuti sertijab, Damar dijadwalkan mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Magelang. Damar mengaku tak merasa dilema dengan instruksi dari Megawati dan kebijakan pemerintah pusat soal retret.
"(Bimbang instruksi) Nggak lah. Kita, kepala daerah, njenengan wawancara sebagai kepala daerah. Kita sesuaikan sesuai kepala daerah kan. Kepala daerahkan milik masyarakat dipilih masyarakat luas, jadi itu lah," tegas Damar.
Dihubungi terpisah, Ketua DPC PDIP Kota Magelang, Budi Prayitno mengatakan sejak mendaftar sebagai calon Wali Kota Magelang,
Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa menyampaikan ke-9 Bupati dan Wali Kota se-Bali sudah berada di Jogja untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster baru hari ini rencana menuju Jogja.
"Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta," kata dia di Denpasar, dikutip Antara, Jumat (21/2/2025).
Pemprov Bali belum bisa memastikan perihal kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster di pembukaan retret sore nanti. Namun, kata dia, tiket keberangkatan menuju Jogja sudah dipesan jauh hari.
Dia mengatakan tiket keberangkatan digeser menjadi hari ini karena Koster mendampingi putrinya pelantikan TP PKK pukul 16.00 WIB di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat.
Rano Karno Fokus Bekerja
Apakah Gubernur Jakarta Pramono Anung mengikuti retret? "Itu tanya sama beliau (Pramono)," kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).
Rano Karno mengatakan pihaknya hanya akan fokus bekerja turun ke lapangan. Dia mengatakan mengenai instruksi itu bisa ditanyakan ke DPP.
"Itu tanya sama DPP, tugas saya sekarang wakil gubernur bekerja, ini lah tugas saya yang pertama," kata Rano.
Bupati Pelalawan Tegak Lurus
Bupati Pelalawan di Riau, Zukri menegaskan akan mengikuti instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia tidak ikut retret kepala daerah ke Magelang, Jawa Tengah.
"Tegak lurus dengan perintah Ketua Umum," kata Zukri saat dimintai dikonfirmasi, dilansir detikSumut, Jumat (21/2/2025).
Zukri sendiri merupakan Bupati Pelalawan yang kembali terpilih periode kedua. Zukri juga menjabat Ketua PDIP Provinsi Riau.
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menunda keberangkatan retret ke Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Masinton mengikuti instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Mohon izin.. sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang," ujar Masinton saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).
Masinton mengatakan dia menunda keberangkatan hingga ada arahan lanjut Megawati. Dia mengatakan saat ini posisinya masih berada di Jakarta.
"Sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Sukarnoputri," imbuhnya.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tetap berangkat ke Magelang meski ada instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penundaan ikut retret. Hamenang mengatakan tetap berangkat ke Magelang sambil menunggu arahan lanjut dari Megawati.
"Rencananya habis Jumatan saya akan berangkat, tapi ke sekitar Magelang sambil menunggu instruksi lanjut Ketua Umum," terang Hamenang, Jumat (21/2/2025).
Hamenang menyebut dia akan stand by di sekitaran Magelang. Dia mengatakan sudah menunjuk Wakil Bupati Benny Indra Ardianto sebagai pelaksana harian.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, terkait adanya surat himbauan yang meminta kader PDIP untuk tidak dateng di retret, Rosan sapaan karibnya mengatakan dirinya merupakan kader Golkar meski diusung oleh PDIP. Ia pun tidak diminta untuk batal mengikuti retret. Meski kader Golkar, Rosan merupakan gubernur yang diusung PDIP lantaran Golkar sebagai partainya bernaung tidak ingin mengeluarkan surat rekomendasi.
Ciri Retret yang Sukses
Menurut Career Guide, ada empat elemen yang membantu membangun retret yang sukses. Elemen-elemen tersebut adalah Pembelajaran
Selama retret, karyawan dapat memiliki kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ini bisa berupa keterampilan baru, informasi tentang praktik bisnis baru, atau sesuatu yang baru tentang rekan kerja mereka. Berbagi
Mengajak untuk ikut serta dalam latihan yang memungkinkan mereka untuk berbagi dapat menjadi cara yang bagus untuk mengembangkan hubungan baru.
Mereka dapat berbagi ide tentang bagaimana perusahaan dapat berkembang, mereka dapat saling memberi semangat, atau mereka dapat mengungkapkan keinginan mereka terhadap apa yang ingin mereka lihat di perusahaan.
Presiden Prabowo Subianto mengagendakan retret bagi kepala daerah yang terpilih dan sudah dilantik pada 20 Februari 2025. Kepala daerah akan melaksanakan retret di Magelang, Jawa Tengah mulai 21-28 Februari 2025. Total ada 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan mengikuti retret ini.
Lokasi retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang yang berada di ketinggian 400 meter dari permukaan laut dan beriklim sejuk karena dikelilingi oleh Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro dan Gunung Tidar.
Kepala daerah akan tidur bersama dalam satu tenda yang akan diisi oleh dua hingga empat kepala daerah yang berasal dari daerah berbeda. Bagi kepala daerah berusia di atas 60 tahun akan berada di tenda yang dekat dengan ruang kelas. Sementara bagi kepala daerah yang berusia di 40 tahun akan berada di tenda yang lebih jauh dari ruang kelas.
Kewajiban Kemendagri Beri Pelatihan
Berdasarkan SE Mendagri Nomor 200.5/628/SJ, besaran biaya akomodasi, konsumsi, dan seragam retret untuk setiap kepala daerah sebesar Rp2.750.000 per hari sehingga total untuk keseluruhannya sekitar Rp11,1 miliar. Itu pun belum termasuk biaya-biaya lainnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah bukanlah pemborosan anggaran. Menurut dia, kegiatan tersebut justru merupakan langkah efisiensi yang telah diperhitungkan.
“Jadi ini sekarang kepala daerah enggak perlu lagi 2 (dua) diklat. Enggak perlu lagi diklat Kementerian Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional), tapi sekarang (diklatnya) disatuin,” kata Hasan kepada wartawan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/2/2025).
Hasan menjelaskan bahwa kegiatan retreat kepala daerah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) wajib memberikan pelatihan kepada para kepala daerah terpilih selama dua minggu. Termasuk, kata dia, perintah UU kepada Lemhanas untuk memberikan diklat selama satu bulan.
“Jadi kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien,” jelas dia.
Momentum Retret Kurang Pas
Peneliti dari Next Policy, Shofie Azzahrah, mengatakan bahwa urgensi retret kepala daerah perlu dipertimbangkan secara cermat, terutama terkait konteks waktu pelaksanaan dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Shofie, momentum retret kepala daerah kurang pas karena digelar menjelang Ramadhan. Ini adalah masa yang sangat krusial bagi pemda karena ia dihadapkan pada tantangan kesiapan stok pangan, pengendalian inflasi daerah, serta antisipasi lonjakan arus mudik. Tantangan-tantangan itu seharusnya mendapat perhatian lebih dari kepala daerah.
Jika kepala daerah justru absen dari tugasnya dalam waktu yang cukup panjang karena retret, ada potensi ia bakal terlambat merespons permasalahan yang berkembang di daerahnya.
Presiden Prabowo Subianto mengagendakan retret bagi kepala daerah yang terpilih dan sudah dilantik pada 20 Februari 2025. Kepala daerah akan melaksanakan retret di Magelang, Jawa Tengah mulai 21-28 Februari 2025. Total ada 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan mengikuti retret ini.
Kepala daerah akan melaksanakan retret di Magelang, Jawa Tengah mulai 21-28 Februari 2025. Total ada 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan mengikuti retret ini.
Perintah Setelah Hasto Ditahan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).
Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat. "Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
"2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.
Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada 2024. Sebanyak 126 kader hadir langsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
sikap partai soal kursi Sekjen PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk Plt Sekjen.
"Sehubungan dengan masalah sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan Plt Sekjen," kata Komarudin dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Komarudin menyebut saat ini komando partai dipegang langsung oleh Megawati.
"Komando dikendalikan langsung oleh Ibu Ketua Umum Megawati," katanya. n jk/ltb/dt/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
