SURABAYA PAGI, NTT- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara bersama Direktur Autoridade Alfandega (Otoritas Bea Cukai) Oecusse, Timor Leste, Joaquim Gonsalves Dos Reis, menyepakati pembukaan perlintasan antar negara melalui PLBN Napan dan Posto Integrado Oesilo, mulai tanggal 10 April 2025 ke depan. Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Lintas Batas Negara yang berlangsung di PLBN Napan pada Jumat, 7 Maret 2025.
Sebagaimana diketahui, upaya untuk mempercepat pembukaan perlintasan adalah sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris BNPP RI pada 19 Februari 2025 lalu, meminta Sekjen Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memfasilitasi langkah-langkah diplomatik ke pemerintah Timor Leste di Dili.
Rapat yang mempertemukan otoritas pengelola perbatasan dua negara ini, dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari Indonesia dan Timor Leste. Di antaranya delegasi Indonesia, Direktur Asia Tenggara beserta Kepala Kantor Penghubung RI di Oecusse Kementerian Luar Negeri RI, Kelompok Ahli BNPP, Danrem 161/Wirasakti, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Danyon Satgas Pamtas Sektor Timur serta pejabat pelayanan lintas batas negara, dari bea cukai, imigrasi, dan karantina Indonesia. Sementara delegasi dari Timor Leste hadir mendampingi Direktur Joaquim yaitu Komandan Imigrasi beserta staf Regional Oecusse, Wadanki dan Wadan Pos UPF (Polisi Perbatasan), Danpos dan Wadanpos Alfandega Oesilo, serta Danpos Karantina Oesilo.
Dalam sambutannya, Nurdin menekankan pentingnya percepatan pembukaan perlintasan demi memberikan kemudahan, perlindungan, dan keselamatan bagi masyarakat yang melintas.
"Kami berharap perlintasan resmi ini dapat mencegah penggunaan jalur tidak resmi serta memastikan semua pelintas batas tercatat secara sah," ujar Nurdin.
"Catatan kami menunjukkan, meskipun belum dibuka, tingkat kunjungan warga perbatasan cukup tinggi, hal ini terlihat dari data wisatawan di PLBN Napan, rata-rata bisa mencapai 1.500 sampai dengan 2.100 orang tiap bulannya," imbuhnya.
Adapun Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya guna memperlancar interaksi antar masyarakat yang tinggal di desa-desa perbatasan dan memiliki ikatan sosial, budaya serta kekerabatan yang sama.
"Sebelumnya, perlintasan antara masyarakat kedua negara pernah difasilitasi sebelum pandemi Covid-19 dan sebelum pembangunan PLBN Napan pada tahun 2020," kata Budi Setyono.
"Pembukaan perbatasan tentu juga akan memberikan manfaat bagi dua negara khususnya manfaat finansial karena adanya arus barang" imbuhnya.
Pemerintah Timor Leste melalui Direktur Otoritas Bea Cukai RAEOA, Timor Leste, menyampaikan kesiapan mereka dalam membuka kembali Pos Oesilo meskipun masih ada keterbatasan fasilitas yang secara fisik masih belum memadai.
"Sistem pelayanan perlintasan telah dibenahi, saat ini kami sedang instalasi kesisteman dan siap digunakan, sementara pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut," ujar Joaquim.
"Hal penting yang diupayakan saat ini adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat di Dili terkait tanggal pembukaan pelayanan perlintasan, adapun Presidente Da Autoridade RAEOA , otoritas Oecusse Ambeno, Sr. Rogerio Tiago dr Fatima Labato telah memberikan persetujuan untuk Oesilo bisa segera dibuka," jelas Direktur Otoritas Bea Cukai RAEOA, Timor Leste.
Sementara, Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Mirza Nurhidayat, menekankan pentingnya perlintasan ini dalam memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, serta dapat mencegah terjadinya perlintasan orang maupun barang secara ilegal.
Kemudian, Bupati TTU Yosep Falentinus D. Kebo, juga menyambut baik langkah ini dan berharap PLBN Napan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di kawasan perbatasan negara.
"Selama ini, satu-satunya perlintasan resmi hanya melalui PLBN Wini. Dengan beroperasinya PLBN Napan, akses masyarakat akan semakin mudah," kata Yosep.
Dalam rapat ini juga dibahas penggunaan dokumen Perlintasan Lintas Batas (PLB) bagi masyarakat perbatasan. Namun, Komandan Imigrasi RAEOA, Timor Leste, menyatakan bahwa pemberlakuan PLB masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Kementerian Kehakiman Timor Leste.
Untuk sementara, perlintasan PLBN Napan dan Pos Oesilo yang dibuka pada tanggal 10 April 2025 akan menggunakan paspor sebagai dokumen perjalanan resmi yang sah.
BNPP RI berharap kesepakatan ini menjadi tonggak penting bagi hubungan bilateral antar kedua negara, sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.jk
Editor : Redaksi
