SURABAYA PAGI, Jakarta — Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat (SR). Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari hak dasarnya dalam memperoleh pendidikan.
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menegaskan tujuan utama Sekolah Rakyat adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak marginal agar bisa bersekolah dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Esensi program ini adalah sebagai intervensi strategis negara untuk menutup kesenjangan akses pendidikan.
“Semua anak Indonesia harus sekolah, baik yang kaya maupun yang miskin. Negara tidak boleh membiarkan satu pun anak tertinggal,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia yang mengangkat tema 'Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat', Rabu (19/11).
Berdasarkan data yang dihimpun Kemensos, terdapat sekitar 4 juta anak Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, atau belum pernah mengenyam pendidikan.
Dalam rangka menjangkau kelompok paling rentan, pemerintah pun menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan calon siswa. Data ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem secara lebih akurat.
Setelah itu, tim dari pendamping PKH, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan sebelum nama siswa ditetapkan. Pendekatan ini memastikan bahwa program benar-benar tepat sasaran.
Menurut Agus Jabo, penggunaan data terpadu telah menjadi fondasi penting dalam memperbaiki tata kelola sasaran bantuan pendidikan.
“Untuk pertama kalinya, kita punya data tunggal yang membuat kita bisa menjemput anak-anak paling rentan secara tepat dan tidak salah sasaran,” kata dia.
Sementara itu, lingkungan belajar di Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school sehingga anak-anak tinggal di asrama dan menerima pendampingan penuh setiap hari.
Meski ditujukan bagi keluarga miskin, pemerintah memastikan kualitas layanan tidak dibedakan dari sekolah unggulan pada umumnya. Mulai dari ruang kelas modern, laboratorium, perpustakaan, dapur, lapangan olahraga, hingga ruang ibadah.
Setiap siswa juga menerima laptop dan seragam lengkap untuk mendukung pembelajaran digital. Selain itu, anak-anak mendapatkan makan 3 kali sehari ditambah 2 kali snack, sehingga kondisi gizi mereka meningkat pesat.
Dari pengamatan, Agus Jabo mengatakan, transformasi perilaku juga mulai terlihat pada anak-anak yang sebelumnya hidup di lingkungan tidak kondusif, seperti bekerja sebagai tukang parkir, buruh harian, bahkan pernah berhenti sekolah selama bertahun-tahun. Kini mereka belajar hidup teratur, disiplin, dan berinteraksi positif di lingkungan asrama.
Karena itu, ia menegaskan peran penting para pendidik dalam proses ini. “Guru-guru di Sekolah Rakyat harus menjadi orang tua kedua—bukan sekadar mengajar, tetapi memulihkan, membimbing, dan menanamkan nilai hidup baru,” tegasnya.
Kurikulum Sekolah Rakyat juga dirancang fleksibel melalui konsep multientry–multiexit, sehingga anak-anak dengan kemampuan akademik dan kondisi sosial yang beragam dapat mengikuti pendidikan sesuai ritme masing-masing.
Di samping itu, sekolah juga menanamkan pendidikan karakter, kedisiplinan, serta keterampilan vokasi yang disesuaikan dengan potensi daerah, seperti perikanan di wilayah pesisir atau pertanian di daerah agraris.
Pendekatan ini memastikan siswa tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga mendapatkan keterampilan praktis yang dapat menjadi modal hidup setelah lulus. Menurut Agus Jabo, inilah yang membedakan Sekolah Rakyat dari sekolah umum.
“Anak-anak harus pintar, berkarakter, dan terampil, tiga syarat agar mereka benar-benar siap keluar dari lingkaran kemiskinan,” imbuh dia.
Intervensi pemerintah tidak berhenti pada siswa. Kemensos juga memberdayakan orang tua dan memperbaiki rumah tidak layak huni.
Salah satu contoh datang dari seorang ibu di Temanggung yang hidup dengan penghasilan Rp900.000 per bulan dan memiliki empat anak. Perbaikan rumah dan pendampingan keluarga membuat ia melihat kembali harapan.
Menurut Agus Jabo, pendekatan menyeluruh ini dilakukan agar anak dapat belajar tanpa tekanan ekonomi keluarganya.
“Anaknya kita sekolahkan, orang tuanya kita berdayakan, rumahnya kita perbaiki. Begitulah cara kita memastikan mereka tidak kembali ke lingkaran kemiskinan,” jelasnya.
Ia melanjutkan, hasil dari upaya-upaya ini mulai terlihat. Banyak siswa yang awalnya minder atau tidak percaya diri kini tumbuh lebih berani menyampaikan mimpi-mimpinya.
Anak-anak yang sebelumnya bahkan belum bisa membaca kini menunjukkan perkembangan akademik yang signifikan. Pola makan teratur dan pemenuhan gizi membuat kondisi fisik mereka juga jadi lebih sehat.
“Perubahan mereka luar biasa. Dari anak yang kehilangan arah menjadi anak yang kembali berani bermimpi,” ucap dia.
Agus Jabo menilai, keberhasilan pada tahun pertama ini tidak lepas dari kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah. Pemerintah berhasil membangun 166 sekolah rintisan, melampaui target 100 sekolah yang ditetapkan oleh Presiden.
Ia menambahkan, target berikutnya adalah memastikan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai bentuk pemerataan pendidikan nasional.
Untuk menjamin masa depan lulusan, Kemensos bekerja sama dengan BUMN, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi. Jalur masuk tanpa tes disiapkan bagi siswa berprestasi, sementara lapangan pekerjaan dibuka untuk mereka yang ingin langsung bekerja.
“Tidak ada gunanya membangun sekolah jika setelah lulus mereka kembali ke habitat kemiskinan. Masa depan mereka harus dipastikan sejak sekarang,” pungkas Agus Jabo.jk
Editor : Redaksi
