Jokowi Heran Kabar tak Baik Dituding ke Dirinya, Termasuk Bandara Khusus IMIP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak pernah meresmikan bandara  Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) .

"Nggak, nggak pernah saya nggak pernah meresmikan bandara, Bandara IMIP di Morowali, tidak pernah saya," kata Jokowi ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Jumat (28/11/2025).

Jokowi mengaku pernah meresmikan bandara udara Maleo yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengaku lupa kapan meresmikan bandara tersebut.

"Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. (Tahun berapa, Pak?) Eh, sudah lupa," ungkapnya.

Jokowi memperkirakan bahwa bandara tersebut bukan milik pemerintah, melainkan swasta.

"Kalau yang IMIP itu, saya kira, miliknya swasta," ucapnya.

Mantan Wali Kota Solo, itu mengaku santai dengan tudingan yang mengatakan bahwa bandara IMIP diresmikan oleh dirinya. Menurutnya, semua kabar yang tidak baik dituding ke dirinya," pungkasnya.

Hingga Jumat Sore, sejumlah unggahan di media sosial mengaitkan keberadaan Bandara IMIP dengan peresmian bandara di Morowali oleh Jokowi pada 2018. Bandara IMIP sendiri menjadi sorotan usai disebut beroperasi tanpa petugas dari negara.

Hal itu disebut oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan di Bandara IMIP. Satgas PKH menyebut Bandara IMIP beroperasi tanpa adanya otoritas negara.

"Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi," kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial, dikutip Rabu (26/11).

Satgas PKH menyebut Menhan sempat merasa ada yang aneh ketika tiba di Bandara PT IMIP. Aktivitas bandara dianggap rawan karena pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan. n bin/jk/rmc

Berita Terbaru

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo…

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember memberikan tanggapan terkait implementasi program pelayanan Homecare bagi masyarakat. O…

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jatim memberikan layanan trauma healing sebagai bagian p…

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Buntut dugaan aksi premanisme yang viral di media sosial terkait penyerobotan Ruko di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo Kec. Wonokromo…

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinilai melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun mengadukan Kepala Bagian Hukum P…

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 t…