SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jawa Timur, sejumlah nama kandidat Sekretaris makin mengerucut. Sejumlah DPC mendorong figur yang memiliki kapasitas mendampingi Emil Dardak, Calon Tunggal Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Dardak nanti.
Beberapa nama yang beredar di antaranya Sukur Priyanto Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro lima periode, Mugianto (Kang Obeng) Ketua DPC Partai Demokrat Trenggalek sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPD PD Jawa Timur dan dr. Agung yang saat ini mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur.
Menyikapi dinamika tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Lumajang menyampaikan pandangan mengenai kriteria figur yang ideal untuk mendampingi Ketua DPD sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Hal tersebut sudah disampaikan langsung ke Emil Dardak saat pertemuan di Surabaya belum lama ini.
Menurut mereka, Sekretaris DPD diharapkan merupakan kader yang memiliki pengalaman organisasi yang kuat, mampu membangun komunikasi yang efektif, serta memahami kondisi, dinamika, dan aspirasi kader di daerah.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo, Janur Sasra Ananda, mengatakan bahwa posisi Sekretaris DPD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kepengurusan provinsi dengan seluruh DPC di Jawa Timur. "Kami berharap siapa pun yang nantinya dipercaya menjadi Sekretaris DPD mampu menjadi jembatan komunikasi yang baik antara DPD dan seluruh DPC di Jawa Timur. Sosok tersebut harus memahami kondisi, dinamika, dan aspirasi kader di daerah sehingga setiap kebijakan organisasi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan di tingkat DPC," jelas Janur, Selasa 7/7/2026.
Menurutnya, keberhasilan kepengurusan DPD tidak hanya ditentukan oleh figur ketua, tetapi juga oleh soliditas tim kepengurusan inti yang mampu membangun komunikasi dua arah dengan seluruh jajaran partai di daerah.
Meski sejumlah nama mulai diperbincangkan, Janur menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan aspirasi mengenai kriteria kepemimpinan dan tidak ditujukan kepada nama tertentu. Penetapan kepengurusan definitif tetap menjadi kewenangan organisasi sesuai mekanisme Partai Demokrat. rko
Editor : Redaksi
