SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menyiapkan strategi terkait rencana kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Menurut Emil, pemerintah memiliki skema tersendiri untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
"Untuk soal itu, nanti biarkan Bapenda yang menyampaikan skemanya pada waktu yang tepat. Kami memiliki strategi tersendiri dalam mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan semangat masyarakat membayar pajak," ujar Emil, Rabu (8/7/2026).
Ia mengungkapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Jawa Timur tergolong tinggi. Dari lebih dari 14 juta wajib pajak kendaraan bermotor, lebih dari 12 juta di antaranya tercatat rutin memenuhi kewajibannya.
Emil menegaskan, penerimaan pajak kendaraan menjadi salah satu penopang penting pembiayaan berbagai program pelayanan publik.
Di antaranya pemberian sekitar 80 ribu beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta, pembiayaan sekolah negeri tanpa pungutan SPP, hingga kebijakan larangan pungutan langsung kepada siswa oleh sekolah.
"Semua itu bisa dijalankan karena adanya dukungan anggaran dari pendapatan daerah yang berasal dari partisipasi masyarakat membayar pajak," katanya.
Terkait kemungkinan adanya program pemutihan pajak kendaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang, Emil belum memberikan kepastian.
"Kalau ditanya apakah akan ada kebijakan menjelang 17 Agustus, nanti tunggu pengumuman resmi," pungkasnya.
Editor : Redaksi
