SurabayaPagi, Surabaya — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Wonosari, Surabaya, menunjukkan progres signifikan.
Sebanyak tiga rumah warga yang menjadi sasaran program bedah rumah telah rampung direnovasi dan kini layak huni, dengan konstruksi dinding bata permanen serta kondisi bangunan yang lebih aman dan nyaman.
Salah satu penerima bantuan, Supiati, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Ia menuturkan, sebelum direnovasi, rumahnya kerap mengalami kebocoran saat hujan.
“Dapat bantuannya Rp20 juta, materialnya Rp17,5 juta, dan untuk tukang Rp2,5 juta,” ujarnya, Surabaya, Senin (27/7/2026).
Program BSPS merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Skema bantuan ini menekankan prinsip swadaya, di mana masyarakat turut terlibat dalam proses pembangunan dengan pengawasan teknis yang ketat.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Ia memeriksa kondisi fisik bangunan hingga penggunaan material yang digunakan dalam renovasi.
“Saya mengapresiasi Kementerian PKP yang telah merealisasikan bantuan BSPS ini kepada masyarakat Surabaya secara transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan keselamatan penghuni, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Di Surabaya, kuota penerima BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 1.200 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 unit saat ini dalam tahap pengerjaan, sementara sebagian lainnya telah mencapai progres hampir 100 persen.
“Diharapkan bantuan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni,” tambahnya.
Secara nasional, pemerintah mencatat peningkatan signifikan pada target program BSPS. Pada tahun 2025, jumlah penerima bantuan tercatat sekitar 40 ribu unit rumah per tahun.
Sementara pada 2026, angka tersebut melonjak menjadi sekitar 400 ribu unit rumah, atau meningkat hampir sepuluh kali lipat.
Data Kementerian PKP menunjukkan, peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat penanganan backlog perumahan nasional yang masih cukup tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih berada di kisaran belasan juta unit, dengan sebagian besar dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, program BSPS juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi lokal.
Penggunaan material bangunan dari toko sekitar serta keterlibatan tenaga kerja setempat menjadi stimulus tambahan bagi sektor informal di daerah.
Dengan capaian tersebut, pemerintah berharap program BSPS tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam penyediaan hunian layak, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Editor : Redaksi
