SURABAYAPAGI.com - Salah satu tugas utama Bank Indonesia (BI) adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai Rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Dalam hal ini tolok ukur keberhasilan BI dalam menjaga stabilitas rupiah pada aspek pertama akan tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (demand management) relatif terhadap kondisi sisi penawaran.
Dalam konteks ini biasanya BI akan melakukan penyesuaian suku bunga acuan (BI-Rate).
Meski begitu, Gubernur Bank Indonesia (BI) yang secara resmi baru ditetapkan dalam sidang Paripurna DPR RI, Destry Damayanti, mengatakan akan melakukan berbagai langkah ‘tambahan’ untuk menjaga inflasi tetap terkendali.
Ia menjelaskan masalah inflasi kerap kali didorong dari sisi pasokan (supply-side) produk dan jasa yang beredar di tengah masyarakat. Semisal terkait ketersediaan produk pangan yang langka kerap kali menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi atau tidak stabil (volatile food inflation).
Masalahnya, hal ini tidak bisa diselesaikan oleh BI yang bergerak di sektor moneter sendiri. Untuk itu dibutuhkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait melalui penguatan sinergi. Sejalan dengan tema kepemimpinan Destry yakni ‘Sinergi Merah Putih’.
“Kaitannya dengan misalnya kita ada mengarah sekarang ini kayak volatile food inflation. Inflasi kan salah satu juga target di kami untuk menjaga, dijaga stabilitasnya,” kata Destry usai rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
“Tapi kita tahu ada sumber inflasi yang sifatnya lebih supply-side. Nah tentunya kalau supply-side ini kan Bank Indonesia nggak bisa sendiri, jadi Bank Indonesia mengajak tentu lembaga terkait termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” paparnya lagi.
Dalam konteks ini, menurutnya BI akan memaksimalkan jaringan kantor daerah untuk langsung turun tangan menangani kendala pasokan pangan di lapangan. “Contohnya supply untuk pangan misalnya, nah kan Bank Indonesia nggak mungkin sendiri melakukan itu, maka dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan kementerian-kementerian, Kementerian Pertanian ataupun kementerian terkait, itu bekerja sama bagaimana ke daerah-daerah,” ujar Destry. erc/ec
Editor : Redaksi
