SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai membuka ruang fiskal APBD 2027 dengan tantangan tidak ringan. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp26,41 triliun, sementara kebutuhan belanja mencapai Rp27,42 triliun. Postur tersebut membuat RAPBD Jatim 2027 menghadapi defisit sekitar Rp1,02 triliun. Di tengah tekanan belanja, Pemprov memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp17,7 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Hidayat Maseaji menilai kondisi tersebut menuntut Pemprov lebih kreatif memperluas ruang fiskal. Politisi Partai Gerindra itu mendorong peningkatan PAD tidak semata-mata bertumpu pada pajak masyarakat. “Ditengah-tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, maka jangan sampai pilihan pajak sebagai sumber pendapatan malah membebani masyarakat,” tegas Hidayat, Minggu 13/9/2026.
Kalau PAD ditargetkan sekitar Rp17,7 triliun, lanjut Politisi Gerindra ini, tentu harus jelas sumber pertumbuhannya dari mana. “Jangan kemudian cara paling mudah hanya mengejar pajak masyarakat. Kita masih punya aset daerah dan BUMD yang seharusnya bisa dioptimalkan,” kata Hidayat.
Menurutnya, pembahasan R-APBD 2027 perlu menguji setidaknya tiga hal. Yakni aset daerah mana yang dapat dibuat produktif, BUMD mana yang masih mempunyai ruang meningkatkan dividen, serta seberapa realistis target PAD dibandingkan dengan capaian pendapatan sepanjang 2026. “Kami ingin melihat aset mana yang selama ini belum produktif. Jangan sampai Pemprov memiliki aset bernilai besar, tetapi setiap tahun hanya tercatat sebagai aset dan tidak memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Dorongan mencari sumber PAD yang lebih struktural relevan dengan kondisi fiskal tahun berjalan BUMD juga menjadi perhatian. Hidayat menilai perusahaan milik Pemprov harus semakin memberikan nilai tambah terhadap APBD, terutama BUMD yang telah mendapatkan penyertaan modal maupun dukungan aset pemerintah.
“BUMD harus kita lihat satu per satu. Mana yang sehat, mana yang memiliki prospek bisnis besar dan mana yang dividennya masih bisa ditingkatkan. Kalau pemerintah sudah menanamkan modal, tentu masyarakat juga berhak mendapatkan manfaat melalui kontribusi BUMD terhadap PAD,” kata Hidayat.
Namun persoalan RAPBD 2027 tidak berhenti pada pendapatan. Pemprov juga menghadapi tekanan belanja yang besar karena harus memenuhi mandatory spending sekaligus membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan kemiskinan, perlindungan sosial dan program pembangunan strategis.
Sebagai gambaran, pada P-APBD 2026 belanja fungsi pendidikan mencapai Rp9,536 triliun atau 31,93 persen. Belanja fungsi kesehatan berada di kisaran Rp6,183 triliun. Bahkan, pengalaman APBD 2026 juga menjadi catatan. Dalam P-APBD 2026, pendapatan meningkat dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun, sementara belanja melonjak dari Rp27,23 triliun menjadi Rp29,87 triliun. Defisit pun membesar dari sekitar Rp916,73 miliar menjadi Rp3,37 triliun.
Menurut Hidayat, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar APBD 2027 tidak kembali menghadapi kesenjangan terlalu lebar antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja. “Jangan sampai belanjanya terus ekspansif, tetapi kemampuan meningkatkan pendapatannya berjalan biasa-biasa saja. APBD harus sehat,” pintanya.
Karena itu, DPRD akan mencermati asumsi pendapatan maupun belanja selama pembahasan RAPBD 2027. Target PAD Rp17,7 triliun, kata Hidayat, harus progresif sekaligus memiliki dasar perhitungan yang realistis. “Target PAD jangan terlalu konservatif, tetapi juga jangan sekadar memasang angka tinggi. Harus ada roadmap : aset mana yang menghasilkan, BUMD mana yang meningkatkan dividen, dan potensi pendapatan apa yang bisa dikejar tanpa menambah beban masyarakat,” pungkasnya. rko
Editor : Redaksi
