SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Penguatan tata kelola pemerintahan dan perekonomian masyarakat menjadi perhatian dalam jawaban Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri, Rabu (30/9/2026).
Dalam jawabannya, Mbak Wali menjelaskan sejumlah hal di antaranya terkait pengisian jabatan definitif, peningkatan ekonomi kerakyatan, serta penyerapan anggaran yang sejalan dengan pembangunan dan penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama), saat ini terdapat tujuh posisi yang masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt.) maupun pejabat sementara (Pj.). Dari jumlah tersebut, tiga jabatan akan diisi melalui seleksi terbuka. Sementara empat jabatan lainnya akan diisi melalui Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan parameter dan bobot penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. “Saat ini BKPSDM sedang mempersiapkan proses penggunaannya,” jelasnya.
Sementara itu, dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kota Kediri terus menyiapkan berbagai program untuk mendukung pelaku usaha. Upaya tersebut antara lain melalui pelatihan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, bantuan modal usaha, dukungan pemasaran melalui pameran dan expo, kurasi produk, sertifikasi halal, serta pendampingan bagi pelaku usaha.
Terkait penyerapan anggaran agar sejalan dengan peningkatan pembangunan dan potensi PAD, Mbak Wali menuturkan bahwa Pemerintah Kota Kediri mengarahkan belanja daerah pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
Salah satunya melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas, aksesibilitas, serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mendukung aktivitas usaha, menarik investasi, dan memperluas basis penerimaan daerah.
Di samping belanja infrastruktur, belanja daerah juga diarahkan agar memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Belanja makan dan minum kegiatan, penyelenggaraan event, kegiatan promosi dan pariwisata, serta berbagai kegiatan lainnya diharapkan dapat menggerakkan pelaku usaha lokal, khususnya sektor UMKM, perdagangan, jasa, perhotelan, restoran, transportasi, dan sektor ekonomi lainnya yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
Di akhir jawabannya, Mbak Wali menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Kediri atas pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami sampaikan terima kasih kepada semua fraksi yang telah memberikan pandangan dan saran atas Raperda Perubahan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2026. Semoga memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kediri, dan dicatat sebagai amal ibadah kita semua,” ujarnya.
Sebelumnya, tujuh perwakilan fraksi menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna tersebut. Mereka yakni Eriyanto Djaya Saputra dari Fraksi PAN, Imam Wihdan Zarkasyi dari Fraksi Golkar, Choirudin Musthofa dari Fraksi NasDem, Arief Junaidi dari Fraksi Gerindra, Yuzar Rasyid dari Fraksi PDI Perjuangan, Afif Fachrudin Wijaya dari Fraksi PKB, serta Ayub Wahyu Hidayatullah yang mewakili Fraksi Demokrat, PKS dan Hanura.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, anggota DPRD Kota Kediri, Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari, Sekretaris DPRD Kota Kediri Anang Kurniawan, para asisten, staf ahli, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Can
Editor : Redaksi
