SurabayaPagi, Surabaya – Rendahnya cakupan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas produk sekaligus melindungi konsumen.
Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak agar anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) tidak dikurangi untuk memperluas penerapan standardisasi di kalangan pelaku usaha.
Desakan tersebut disampaikan BHS dalam kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi standardisasi serta penilaian kesesuaian bagi UMKM yang digelar bersama BSN di Hotel Elmi, Surabaya, Jumat (16/10/2026).
BHS menilai standardisasi bukan sekadar instrumen untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk UMKM, melainkan juga menjadi bagian penting dari upaya menjamin keamanan dan keselamatan konsumen.
Menurutnya, penerapan SNI perlu diperluas agar semakin banyak produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.
“Standardisasi ini penting untuk meningkatkan kualitas produk para UMKM. Tetapi, yang lebih penting lagi, standardisasi ini menjamin keselamatan dan keamanan konsumen,” ujar BHS.
Dia menyoroti masih terbatasnya jumlah pelaku usaha yang produknya telah tersertifikasi. Menurut BHS, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 67 juta unit usaha, sedangkan jumlah penduduk sebagai konsumen sekitar 280 juta jiwa.
Namun, ia menyebut produk UMKM yang telah tersertifikasi masih belum mencapai satu persen.
Kondisi tersebut, lanjut BHS, menjadi tantangan bagi BSN dalam memperluas jangkauan sosialisasi dan penerapan standardisasi. Salah satu kendala yang disorotnya adalah keterbatasan anggaran lembaga tersebut.
“Ini merupakan tantangan bagi BSN. Kendalanya ada pada masalah anggaran. Ini harus kita perjuangkan karena standardisasi merupakan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan berstandar,” katanya.
BHS menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama di Jawa Timur. Dengan 38 kabupaten/kota, jumlah penduduk sekitar 43 juta jiwa, serta UMKM yang diperkirakan mencapai lima juta unit usaha, kebutuhan pendampingan dan penerapan standardisasi dinilai masih besar.
Dia berharap dukungan terhadap BSN diperkuat agar semakin banyak pelaku UMKM yang mampu meningkatkan kualitas produk dan menjaga keberlangsungan usahanya.
Menurut BHS, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 61 persen serta penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen.
Karena itu, penerapan standardisasi dinilai dapat menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan usaha sekaligus menjaga kepercayaan konsumen.
BHS juga mengaitkan peningkatan kualitas produk dengan keberlanjutan pembiayaan usaha. Menurut dia, kualitas dan keberlangsungan bisnis UMKM perlu dijaga agar usaha yang memperoleh pembiayaan, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat terus berkembang dan memiliki kemampuan memenuhi kewajiban kreditnya.
“Komisi VII sangat mendesak agar anggaran BSN jangan sampai dikurangi, karena ini untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Analis Standardisasi Ahli Muda BSN, Nandita Harmina, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat penerapan SNI.
BSN berharap semakin banyak UMKM yang menerapkan standar sehingga mampu meningkatkan kualitas produk, memperkuat kapasitas usaha, dan membuka peluang penciptaan lapangan kerja.
Penerapan standar juga diharapkan memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen terhadap produk yang beredar di pasar.
“Sosialisasi ini merupakan langkah awal dari upaya BSN untuk menyebarluaskan manfaat Standar Nasional Indonesia (SNI). Ke depan, kami berharap semakin banyak pelaku usaha yang menerapkan SNI sehingga kualitas produk meningkat dan konsumen di Indonesia semakin terlindungi,” ujar Nandita.
Dia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam menjalankan kegiatan sosialisasi.
Meski demikian, BSN menyatakan tetap berupaya memperluas jangkauan edukasi melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Meski anggaran kami cukup kecil, kami tidak patah semangat. Kami akan tetap bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyosialisasikan SNI,” katanya.
Nandita menambahkan, BSN bersama mitra di Komisi VII DPR RI akan terus memperkuat kolaborasi untuk memperluas pemahaman dan penerapan SNI di berbagai daerah di Indonesia.
Perluasan standardisasi diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan mutu produk UMKM, tetapi juga memperkuat daya saing usaha dan memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen.
Editor : Redaksi
