SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Pijar semangat penuntasan program kerja akhir tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur menggelora. Hal ini ditandai secara resmi digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se-Jawa Timur Tahun 2026.
Kegiatan yang dihadiri jajaran DPMD kabupaten se-Jawa Timur ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 4 hingga 6 November 2026 di Favehotel Sidoarjo, Rabu (4/11).
Rakor ini menjadi momentum krusial bagi jajaran pemerintah daerah untuk memetakan capaian, mengurai hambatan, sekaligus menyusun strategi keberlanjutan program desa menjelang pergantian tahun anggaran.
Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur, Ir. Budi Sarwoto, M.M., menyatakan bahwa evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur dampak nyata dana desa dan program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Hari ini kita berkumpul bersama jajaran DPMD dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk membedah rapor kinerja program sepanjang tahun 2026. Kita ingin memastikan bahwa indikator pemberdayaan, mulai dari penguatan kapasitas SDM, peningkatan status desa, hingga akuntabilitas anggaran, benar-benar berjalan di jalur yang tepat," ujar Budi Sarwoto saat ditemui di sela-sela pembukaan rakor, Rabu (4/11/2026).
Lebih lanjut, Budi menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), agar mampu menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan ekonomi lokal secara mandiri. Menurutnya, status "Desa Mandiri" yang disandang oleh banyak desa di Jawa Timur harus berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
"Tantangan ke depan semakin dinamis. Hasil dari evaluasi dalam rakor ini akan langsung kami jadikan landasan rujukan untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja prioritas pada tahun anggaran berikutnya. Kami ingin semua program pemberdayaan di Jawa Timur semakin berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di tingkat tapak," tegasnya.
Rakor evaluasi ini dihadiri oleh perwakilan dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dari seluruh wilayah kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta menghadirkan sejumlah narasumber ahli untuk memberikan pengayaan materi evaluasi kebijakan. (Hdk/hik)
Editor : Redaksi
