SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo terus memperketat pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Langkah ini sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 11 Tahun 2022 yang mewajibkan seluruh fasyankes melaporkan Kasus Akibat Kerja (KAK) serta Penyakit Akibat Kerja (PAK) secara berkala.
Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Inensa Khoirul Harap, M.H., menegaskan bahwa penanganan dan pelaporan PAK di wilayah Sidoarjo kini menuntut integrasi yang lebih solid dari berbagai lini. Upaya kesehatan kerja harus didukung penuh oleh kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan medis yang memadai, serta keakuratan sistem pencatatan.
"Sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Permenkes 11/2022, setiap fasyankes wajib melaporkan data KAK, PAK, maupun dugaan PAK secara triwulan langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat," ujar dr. Inensa Khoirul Harap saat memberikan keterangan terkait penguatan komitmen K3, Senin (9/11/2026).
Menurut dr. Inensa, implementasi di lapangan tidak hanya sekadar mengedepankan aspek administratif pelaporan, melainkan juga menuntut berjalannya siklus pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif. Pelayanan tersebut meliputi langkah pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan, hingga pemulihan kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif secara terpadu.
Dinas Kesehatan Sidoarjo melalui tim kesehatan lingkungan dan sanitarian terus bersinergi guna mengawal kepatuhan fasyankes. Langkah ini juga melibatkan pembinaan dan pelatihan bagi para tenaga medis agar memiliki kepekaan serta kemampuan diagnosis yang akurat dalam mendeteksi adanya indikasi gejala penyakit yang muncul akibat lingkungan kerja.
"Kami berkomitmen memastikan seluruh instrumen pendukung, mulai dari kapasitas SDM hingga keandalan sistem pelaporan triwulan ini berjalan optimal. Sinergi yang kuat antara unsur pemerintah, pemberi kerja, fasyankes, serta pengelola tempat kerja menjadi kunci utama demi mewujudkan perlindungan kesehatan kerja yang holistik bagi masyarakat Sidoarjo," pungkasnya. (hdk/hik)
Editor : Redaksi
