SURABAYAPAGI, Madiun - Pemerintah Kabupaten Madiun berharap rasa malu dan kesadaran diri bisa mendorong penerima bantuan sosial yang sudah mampu untuk sukarela mundur dari penerima manfaat. Harapan itu disertai dengan program stikerisasi terhadap 50.934 penerima manfaat bantuan sosial.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, melalui pemasangan stiker di rumah penerima bansos, masyarakat dapat mengetahui secara langsung keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah. Dengan begitu, diharapkan tidak muncul prasangka negatif di tengah masyarakat terkait penyaluran bansos.
"Jadi, kita ingin transparan dan akuntabel bahwa mereka yang dipasangi stiker itu betul-betul penerima bantuan. Kita juga tidak ingin ada prasangka negatif dari masyarakat," ujarnya saat launching stikerisasi penerima bansos, Senin (9/11/2026).
Hari menjelaskan, pemasangan stiker tersebut juga diharapkan dapat mendorong penerima bantuan yang sebenarnya sudah mampu untuk mengundurkan diri secara sukarela. Sebab, kondisi ekonomi penerima manfaat bisa berubah seiring waktu.
Menurutnya, apabila ada penerima yang menolak atau melepas stiker, hal itu akan dianggap sebagai bentuk pengunduran diri dari kepesertaan bantuan sosial.
"Kalau dilepas berarti mereka sukarela mengundurkan diri. Karena kita ingin yang mendapatkan bantuan memang mereka yang benar-benar membutuhkan," tegasnya.
Adapun sasaran stikerisasi tersebut menyasar sekitar 50.934 penerima bantuan. Sementara kriteria penerima mengacu pada kelompok desil 1 sampai 4 dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Hari menambahkan, status penerima bantuan juga memungkinkan berubah apabila kondisi ekonomi keluarga mengalami peningkatan. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya tidak menerima bantuan tetapi mengalami penurunan kemampuan ekonomi juga berpeluang mendapatkan bantuan setelah melalui proses pemutakhiran data.
"Kalau misalkan mereka sudah meningkat kesejahteraannya berarti harus lepas. Ada juga yang dulunya tidak mendapatkan karena masuk desil 5 atau 6, kemudian karena sesuatu hal akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa mendapatkan bantuan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, stikerisasi merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki validitas data penerima bantuan sosial, menyusul masih adanya persoalan dalam data kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, melalui pemasangan stiker, identitas penerima sekaligus jenis bantuan yang diterima bisa diketahui masyarakat. Dengan demikian, pengawasan terhadap penyaluran bansos dapat melibatkan lingkungan sekitar.
"Harapannya dengan adanya pemasangan stiker ini akan diketahui siapa yang menerima dan dia mendapatkan bantuan apa. Sehingga membantu tugas pilar-pilar sosial, pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten dalam memvalidkan data," terangnya.
Supriyadi menambahkan, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sudah membaik dapat mengajukan perubahan data. Pengajuan bisa dilakukan melalui operator Cek Bansos di desa maupun secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
"Kalau memang sudah mampu dan desilnya di atas 5, harapannya mereka bisa mengajukan perubahan. Sebaliknya, kalau desilnya tinggi tetapi merasa tidak mampu, juga bisa mengajukan perubahan desil," paparnya.
Dalam pelaksanaannya, pemasangan stiker akan melibatkan Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta pilar-pilar sosial, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Pemkab Madiun menargetkan pemasangan stiker di 15 kecamatan dapat diselesaikan pada bulan November hingga Desember 2026. Anggaran kegiatan tersebut dialokasikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Madiun dengan nilai sekitar Rp395 juta.waf
Editor : Redaksi
