SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti masih banyaknya pembakaran sampah terbuka, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menaikkan besaran denda administratif bagi masyarakat yang nekat melakukan pelanggaran kebersihan, termasuk aktivitas membakar sampah secara terbuka (open burning).
Dalam aturan terbaru, warga yang membakar sampah tanpa memenuhi syarat teknis pengelolaan lingkungan hidup bakal dijatuhi denda sebesar Rp 1,5 juta. Langkah tegas ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 45 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 14 September 2026.
Regulasi tersebut merupakan perubahan atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan, penyesuaian regulasi ini berfokus pada perincian jenis pelanggaran serta besaran denda guna memberikan efek jera sekaligus menjaga mutu lingkungan kota. Tindakan membakar sampah secara terbuka di area permukiman maupun ruang publik kini menjadi salah satu poin prioritas pengawasan tim yustisi di lapangan.
“Masyarakat yang membakar sampah secara terbuka (open burning) tanpa memenuhi syarat teknis pengelolaan lingkungan dikenakan denda Rp 1,5 juta. Sanksi denda yang lebih besar juga dijatuhkan kepada pihak yang mengelola sampah hingga memicu pencemaran atau kerusakan lingkungan,” kata Fikser, Selasa (10/11/2026).
Fikser menegaskan bahwa langkah pengetatan ini murni ditujukan demi kepentingan ekologis dan kepatuhan hukum warga Kota Pahlawan. Selain sanksi membakar sampah, Perwali Surabaya Nomor 45 Tahun 2026 juga merinci besaran denda administratif untuk berbagai tindak pelanggaran pembuangan limbah lainnya berdasarkan volume dan lokasi kejadian:
Mengenai mekanisme penindakan di lapangan, Fikser menerangkan bahwa tim yustisi dan petugas pengawas DLH Surabaya akan langsung melakukan tangkap tangan di lokasi kejadian. "Harapannya bukan untuk membebani masyarakat, melainkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan ketakutan untuk tidak membuang sampah sembarangan," pungkas Fikser. sb-03/dsy
Editor : Redaksi
