SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Urangagung 2, Kabupaten Sidoarjo, kini dipastikan telah kembali berjalan normal dan kondusif. Gangguan komunikasi akibat panggilan bertubi-tubi dari debt collector Kartu Kredit Bank Mandiri yang sempat menyasar nomor telepon instansi tersebut telah tertangani, menyusul adanya pelaporan resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta layanan pengaduan Bank Mandiri.
Sebelumnya, operasional komunikasi di fasilitas kesehatan tersebut sempat terganggu oleh rentetan panggilan penagihan yang ditujukan kepada salah seorang staf.
Namun, pasca-tindak lanjut aduan ke pihak regulator dan perbankan terkait, situasi kini telah mereda. Saluran telepon instansi maupun layanan darurat ambulans dipastikan berfungsi normal tanpa kendala.
Wakil Kepala Puskesmas Urangagung 2, Linda, mengonfirmasi bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan. Ia menegaskan bahwa permasalahan pribadi staf tersebut tidak lagi berdampak pada aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas.
"Kondisi saat ini sudah kondusif. Staf yang bersangkutan sudah menyelesaikan persoalan tersebut secara pribadi tanpa melibatkan tempat bekerja. Pelayanan di Puskesmas Urangagung 2, termasuk layanan ambulans dan komunikasi darurat, kini sudah berjalan normal kembali seperti sedia kala," ujar Linda saat dikonfirmasi.
Meski situasi telah terkendali, langkah tegas dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta regulator keuangan tetap menjadi sorotan penting agar kejadian serupa tidak terulang di fasilitas publik lainnya.
Atasan PPID Utama Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo, A.P., M.M., menegaskan bahwa fasilitas pelayanan publik seperti puskesmas tidak boleh dijadikan instrumen tekanan dalam penagihan finansial komersial.
"Fasilitas kesehatan dan layanan publik seperti Puskesmas Urangagung 2 adalah instrumen vital yang menyangkut nyawa serta keselamatan masyarakat Sidoarjo. Sangat disayangkan jika aktivitas operasional publik sempat terganggu akibat tindakan pihak ketiga yang tidak beretika. Kami mendesak lembaga keuangan terkait untuk terus menertibkan mitra penagihannya agar tidak mencederai kenyamanan dan pelayanan publik di daerah," ujar Eri Sudewo.
Senada dengan hal tersebut, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari, memastikan pihaknya tetap memantau kepatuhan etika penagihan di sektor perbankan. Lembaga keuangan wajib bertanggung jawab penuh atas perilaku mitra pihak ketiga (collection agency) yang mereka gunakan.
"OJK secara tegas melarang praktik penagihan yang menggunakan cara-cara teror, intimidasi, maupun melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan utang piutang debitur, terlebih hingga mengganggu fasilitas publik seperti puskesmas. Kami meminta perbankan untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap agen penagihan yang bersangkutan. Jika terbukti ada pelanggaran SOP dan etika perbankan, tentu ada mekanisme sanksi yang akan diberlakukan," tegas Yunita Linda Sari.
Tuntasnya penanganan gangguan di Puskesmas Urangagung 2 ini diharapkan menjadi catatan evaluasi bagi perbankan dalam mengawasi kinerja mitra penagihannya, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan bagi warga Sidoarjo tetap terjaga tanpa hambatan. ( Hdk/hik)
Editor : Redaksi
