SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Peringatan Hari Pahlawan 10 November menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjuangan bangsa sekaligus mencermati berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini. Semangat ini digunakan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) Jawa Timur menyelenggarakan Forum Kebangsaan berupa diskusi publik bertema “Memberantas Korupsi dan Oligarki”.
Ketua Umum FPPI, Kolonel TNI Purn Sugeng Waras, mengatakan peringatan Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk melihat kondisi bangsa secara lebih kritis. Terlebih, saat ini Indonesia tengah menghadapi sejumlah persoalan, termasuk mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang berkembang menjadi dugaan tindak pidana terhadap negara.
Menurut Sugeng, dalam situasi seperti itu, masyarakat perlu mencermati persoalan secara serius. Namun, ia mengingatkan agar setiap dugaan tetap diselesaikan melalui mekanisme dan proses hukum.
“Justru dalam situasi apa pun, apalagi seperti situasi sekarang di mana ada penyadapan terhadap Presiden, itu dalilnya semacam sudah mengarah pada penggulingan pemerintah. Bisa dikatakan makar, tetapi semua harus melalui proses hukum,” kata Sugeng, di Hotel Luminor SurabayaSelasa 10/11/2026.
Ia menegaskan, dugaan perbuatan makar maupun subversi tidak boleh disimpulkan secara sepihak sebelum ada proses hukum dan keputusan yang berkekuatan sesuai ketentuan. Menurutnya, dugaan tersebut berkaitan dengan kejahatan terhadap negara yang berpotensi membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Setelah kejadian-kejadian itu diproses dan ada keputusan, itulah. Tetapi kita baru menduga-duga, karena intinya ini merupakan dugaan kejahatan terhadap negara dan membahayakan kelangsungan hidup bernegara,” ujarnya.
Dukung Penegakan Hukum
Terkait penanganan kasus dugaan penyadapan, Sugeng menyampaikan dukungan FPPI terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Ia menyebut FPPI pada prinsipnya merupakan mitra pemerintah, tetapi tetap memiliki ruang untuk memberikan koreksi apabila terdapat kebijakan atau tindakan yang dinilai kurang tepat.
“FPPI itu memang mitra pemerintah, kecuali kalau ada hal-hal yang kurang benar, kita koreksi. Jadi khusus terkait penyadapan dan tertangkapnya serta risiko yang ada, kami sangat mendukung,” tegasnya.
Sugeng menilai pengungkapan dugaan penyadapan tersebut penting untuk menjaga keamanan dan kelangsungan kehidupan bernegara. Ia bersyukur persoalan itu dapat diketahui dan ditangani oleh pemerintah.
“Bayangkan kalau itu tidak diketahui, apa jadinya kita. Jadi kita bersyukur bangsa Indonesia selamat, Presiden bisa mengambil ketegasan di dalam menghadapi itu semua,” katanya.
Ia berharap Presiden Prabowo dan Kapolri Suyudi dapat menjalankan tugas dengan baik dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.
Bagi FPPI, peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang sejarah perjuangan masa lalu. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga kemerdekaan membutuhkan komitmen, keberanian, serta kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Semangat perjuangan para pahlawan perlu diteruskan melalui pengabdian dan kontribusi nyata, termasuk mendorong pemberantasan korupsi, mengawal jalannya pemerintahan, serta menjaga kehidupan bernegara agar tetap berjalan berdasarkan hukum dan kepentingan rakyat. rko
Editor : Redaksi
