SurabayaPagi, Surabaya – Peringatan Hari Pahlawan di Surabaya diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa yang membawa sejumlah tuntutan politik dan persoalan lingkungan.
Massa berkumpul di kawasan Bundaran Air Mancur, perempatan Jalan Pemuda, Selasa (10/11/2026), untuk menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Lokasi demonstrasi berada sekitar 100 meter dari Gedung Negara Grahadi. Dalam orasinya, mahasiswa menilai kebijakan pemerintah belum mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Mereka juga menyoroti persoalan demokrasi, supremasi hukum, hingga penanganan kerusakan lingkungan yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
Salah satu tuntutan yang paling menonjol adalah desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Mahasiswa mempersoalkan proses pencalonan Gibran yang menurut mereka bertentangan dengan konstitusi.
"Kami menuntut agar Gibran segera mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI," teriak salah satu peserta aksi dalam orasinya.
Desakan tersebut tidak berhenti pada posisi wakil presiden. Mahasiswa juga meminta Presiden Prabowo Subianto mundur dari jabatannya.
Sementara mantan Presiden Joko Widodo didesak untuk mempertanggungjawabkan secara hukum dugaan pelanggaran konstitusi yang mereka persoalkan.
"Dalam hal ini, Gibran tidak sendiri. Bila Gibran turun, Prabowo juga harus mundur dan Jokowi harus bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran konstitusi," tegas orator.
Selain persoalan politik dan konstitusi, isu lingkungan hidup turut menjadi perhatian dalam demonstrasi tersebut.
Mahasiswa menyoroti kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama terkait dugaan keterlibatan perusahaan pemegang konsesi berskala besar.
Mereka menilai penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan belum berjalan tegas.
Pemerintah pun didesak tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga menindak pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
"Hingga saat ini, Prabowo belum menindak secara tegas terhadap konsesi-konsesi besar yang terlibat atas kebakaran hutan di Indonesia," pungkasnya.
Aksi tersebut melibatkan gabungan organisasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Surabaya.
Di antaranya BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), BEM Universitas Airlangga (Unair), BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa), BEM Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), dan BEM Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).
Selain itu, turut bergabung BEM Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya dan BEM Universitas Hang Tuah. Sejumlah elemen masyarakat sipil juga ikut menyuarakan aspirasi, antara lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), KontraS, Arek Gerak, dan Bara Api.
Besarnya konsentrasi massa di pusat kota membuat pengamanan menjadi perhatian aparat. Polrestabes Surabaya bersama unsur gabungan menyiagakan 2.918 personel untuk mengawal rangkaian aksi demonstrasi pada Hari Pahlawan.
Jumlah tersebut terdiri dari 1.718 personel Polda Jawa Timur, 445 personel Polrestabes Surabaya, 130 personel Polsek jajaran, serta 625 personel gabungan.
Pengamanan disiapkan di sejumlah titik, terutama kawasan Gedung Negara Grahadi dan Gedung DPRD Jawa Timur.
Kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Gubernur Suryo, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Pemuda untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama penyampaian aspirasi berlangsung.
Demonstrasi di kawasan Jalan Pemuda tersebut berlangsung bertepatan dengan aksi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di sejumlah kota pada 10 November 2026.
Di Surabaya, rangkaian unjuk rasa juga berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura.
Dalam aksi di DPRD Jatim, Aliansi BEM Surabaya membawa sejumlah persoalan berbeda, mulai dari tuntutan restrukturisasi APBN, penetapan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, evaluasi pejabat negara, hingga pembenahan distribusi anggaran pendidikan.
Rangkaian demonstrasi tersebut memperlihatkan luasnya persoalan yang disuarakan mahasiswa pada momentum Hari Pahlawan.
Kritik tidak hanya diarahkan pada kepemimpinan nasional dan persoalan konstitusi, tetapi juga menyentuh kebijakan anggaran, pendidikan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menangani krisis lingkungan.
Editor : Redaksi
