SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Mojokerto untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan anggaran. Komitmen tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan wali kota yang akrab disapa Ning Ita dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan yang digelar di Lynn Hotel, Rabu (11/11). Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara seluruh perangkat daerah, juga dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Ning Ita menegaskan, perbaikan tata kelola pemerintahan harus menjadi komitmen seluruh jajaran, dengan mengacu pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi, maturitas SPIP, dan nilai SAKIP. Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Mojokerto secara berkala meminta pendampingan dan pemantauan dari Kementerian PAN-RB dan KPK guna memastikan rekomendasi serta rencana aksi ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
"Kita ingin tata kelola pemerintahan ini lebih baik dan terus mengalami perbaikan secara bertahap. Berawal dari komitmen, kemudian upayanya kita ikhtiarkan bersama-sama," tutur Ning Ita.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk terbuka menerima hasil evaluasi dan pengawasan. Menurutnya, hasil penilaian harus menjadi bahan introspeksi sekaligus pijakan untuk melakukan pembenahan agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.
Ia menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran. Namun, komitmen terhadap integritas juga harus dibarengi pemahaman terhadap regulasi agar tidak terjadi kesalahan administratif maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
“kepada seluruh kepala perangkat daerah tolong jajarannya dikawal. Dalam setiap proses perencanaan. Jangan dipasrahkan saja kepada ada bagian atau seksi yang bertugas untuk menyusun perencanaan dan penganggaran,” pintanya.
Selain itu, pengendalian internal harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan hanya sebatas pemenuhan dokumen administrasi. Setiap perangkat daerah juga diminta mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target serta menyiapkan langkah pengendalian dan solusi secara tepat. Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang mengutamakan pencegahan. Menurutnya, potensi permasalahan harus segera dikenali dan diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
"Lebih baik dicegah. Jangan menunggu terjadi dulu baru dilakukan upaya penyelesaian," tegasnya.
Melalui rakor pengawasan ini, Pemkot Mojokerto berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat komitmen dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta menjadikan pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. dwi
Editor : Redaksi
