SURABAYAPAGI.com - Bank Indonesia (BI) akan mulai menerapkan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran (IDSP) pada November 2026 hingga 2028 untuk memperkuat deteksi penipuan (fraud), mencegah kejahatan siber, dan meningkatkan inklusi keuangan. Infrastruktur ini juga akan mendukung pemanfaatan data transaksi untuk pengembangan penilaian kredit atau credit scoring.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy mengatakan, penerapan IDSP akan berlangsung secara bertahap agar industri dan masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut.
“Implementasi IDSP ini akan dilakukan secara bertahap mulai November 2026 hingga tahun 2028,” kata Ryan dalam konferensi pers peluncuran Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ryan menjelaskan, IDSP memiliki tiga komponen utama, yakni BI Payment ID sebagai identitas unik pelaku sistem pembayaran, BI Payment Info sebagai sarana pertukaran data, serta BI Payment Clear untuk validasi dan deteksi transaksi.
BI akan memprioritaskan penguatan deteksi fraud dan pemanfaatan data transaksi melalui infrastruktur tersebut. IDSP juga akan memfasilitasi pertukaran informasi antarpelaku industri untuk mengurangi fragmentasi data yang selama ini menghambat upaya pencegahan penipuan, kejahatan siber, dan scam.
“Untuk bisa memerangi itu, fragmentasi informasi, terutama informasi mengenai database fraud ini harus dihilangkan. Perlu ada titik di mana bank dan pengembang bisa berbagi informasi mengenai database fraud,” ujar Ryan.
Menurut Ryan, IDSP juga dapat mendukung penyaluran bantuan sosial secara digital dan pengembangan credit scoring berdasarkan riwayat transaksi. Namun, infrastruktur tersebut bukan satu-satunya solusi untuk menghadapi seluruh risiko kejahatan digital.
Kebutuhan Penguatan Keamanan Meningkat
Kebutuhan penguatan keamanan sistem pembayaran meningkat seiring pesatnya transaksi digital. BI mencatat volume transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat tujuh kali lipat, dari 8 miliar transaksi pada 2020 menjadi 63,8 miliar transaksi pada 2026.
BI memproyeksikan volume transaksi tersebut mencapai 266,1 miliar pada 2032. Pertumbuhan itu didorong pergeseran demografi, inovasi digital termasuk kecerdasan buatan, serta peningkatan konektivitas pembayaran antarnegara.
Ryan menegaskan, pengembangan ekosistem pembayaran digital harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan perlindungan konsumen. Industri fintech juga perlu memperkuat kolaborasi dengan regulator agar inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanpa mengabaikan risiko transaksi. ec/im
Editor : Redaksi
