SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Polemik pengadaan jasa publikasi kementerian yang menyeret nama grup The Duda’s Minus One memasuki babak baru.
Grup yang beranggotakan Ra Ahmad, Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten menyatakan mengembalikan seluruh honor yang diterima dari proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan menyalurkannya sebagai bantuan kemanusiaan sebesar Rp 15 miliar.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Dari perspektif hukum, langkah tersebut dapat dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan etik, bukan sebagai pengakuan atas adanya pelanggaran pidana maupun perdata. Hingga saat ini, tidak ada penetapan tersangka maupun putusan hukum yang menyatakan kerja sama tersebut melanggar hukum.
Ariel NOAH menegaskan, pengembalian dana itu disepakati bersama seluruh personel sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
“Setelah kita ngobrol bersama, khususnya The Duda’s Minus One, kami memutuskan untuk menyalurkan kembali seluruh dana yang kami terima dari kerja sama yang menjadi sorotan saat ini, termasuk honor pribadi kami untuk disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Ariel.
Ia juga menekankan, langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan kritik publik maupun menutup proses hukum jika nantinya ada pemeriksaan lebih lanjut.
“Keputusan ini bukan untuk menghentikan kritik, bukan berarti bahwa dengan yang dilakukan ini masalah itu selesai. Tapi tindakan ini adalah bentuk dari tanggung jawab,” tegas Ariel.
Sumber Dana dan Batasan Hukumnya
Raffi Ahmad menjelaskan, dana Rp 15 miliar itu berasal dari kantong pribadi dan pengembalian honor Ariel, Desta, dan Gading. Ia menegaskan dana tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dikembalikan, melainkan dana pribadi para personel.
“Honor pribadinya mereka kembalikan semuanya dan saya pribadi juga. Jadi, tidak ada sangkut pautnya dengan APBN-nya, ini murni pribadinya mereka saja turun dan ibaratnya ini adalah penyaluran kembali ke masyarakat yang membutuhkan,” ucap Raffi .
Penegasan ini penting secara hukum, karena memisahkan antara kewajiban pengembalian kepada negara dalam kerangka administrasi keuangan negara, dengan inisiatif penyaluran dana pribadi untuk kepentingan kemanusiaan.
Raffi juga memastikan pengembalian honor tersebut tidak memotong hak pihak ketiga.
“Perlu saya tekankan, dana ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung,” jelas Raffi .
Dalam prinsip hukum perikatan, hak pekerja lepas, kru produksi, dan UMKM lokal sebagai pihak yang telah melaksanakan pekerjaan tetap harus dilindungi dan tidak dapat dibebani akibat polemik antara pemberi kerja dan publik figur.
Penyaluran untuk Korban Bencana
Rencananya, bantuan kemanusiaan tersebut akan difokuskan ke wilayah Aceh, khususnya Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues, yang baru-baru ini dilanda bencana banjir dan tanah longsor.
Secara hukum, penyaluran bantuan ini masuk dalam ranah aksi sosial sukarela. Namun publik tetap menanti transparansi dalam mekanisme penyaluran, mulai dari rekening penampungan, lembaga penyalur, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kerja sama publik figur dengan instansi pemerintah tidak hanya dinilai dari aspek popularitas, tetapi juga dari aspek transparansi anggaran, kesesuaian prosedur pengadaan, dan akuntabilitas publik. jk1
Editor : Redaksi