Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

author Budi Mulyono

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengusutan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas ESDM Jatim berinisial NK sebagai tersangka kelima dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang tersebut.

Penetapan NK menjadi perkembangan penting karena penyidik menduga mantan pejabat yang menjabat pada periode Januari hingga 31 Agustus 2024 itu menerima dan menikmati uang hasil pungutan liar sebesar Rp687,5 juta.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari total dugaan pungutan terhadap 35 pemohon izin di dua bidang pelayanan Dinas ESDM Jatim yang mencapai Rp1.238.500.000 atau sekitar Rp1,23 miliar.

Penetapan tersangka diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Senin (16/11/2026). NK ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menyampaikan, penetapan NK dilakukan setelah penyidik menemukan perkembangan fakta yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengurusan perizinan.

Dua Bidang Diduga Jadi Jalur Pungutan Rp1,23 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, NK diduga memerintahkan dua pejabat di lingkungan Dinas ESDM Jatim untuk meminta sejumlah uang kepada pemohon perizinan di luar ketentuan resmi.

Kedua pejabat tersebut adalah almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.

Penyidik menemukan dugaan pungutan pada dua bidang pelayanan tersebut dengan jumlah pemohon dan nilai uang yang berbeda.

Pada Bidang Pertambangan, dugaan pungutan dilakukan terhadap tujuh pemohon izin dengan total mencapai Rp1.105.000.000 atau Rp1,105 miliar.

Sementara pada Bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan diduga menyasar 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024. Total uang yang terkumpul dari bidang tersebut mencapai Rp133.500.000.

Jika digabungkan, dugaan pungutan dari kedua bidang tersebut mencapai Rp1.238.500.000.

Angka tersebut menggambarkan besarnya dugaan pungutan di lingkungan pelayanan perizinan ESDM Jatim. Penyidik kini menelusuri lebih jauh mekanisme permintaan uang, pihak-pihak yang terlibat, serta aliran dana yang diduga diterima masing-masing pihak.

NK Diduga Menikmati Uang Rp687,5 Juta

Dari total dugaan pungutan sebesar Rp1,238 miliar, penyidik menduga NK menerima dan menikmati uang sebesar Rp687.500.000.

Rinciannya, sebesar Rp552.500.000 diduga berasal dari pungutan pada Bidang Pertambangan. Sedangkan Rp135.000.000 lainnya berasal dari Bidang Geologi dan Air Tanah.

Dugaan penerimaan tersebut menjadi salah satu materi penting dalam penyidikan terhadap NK.

Penyidik juga melakukan penelusuran terhadap barang-barang yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana tersebut. Langkah penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian sekaligus mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

Uang Rp615 Juta dan Emas 50 Gram Disita

Dalam pengembangan perkara, penyidik Kejati Jatim telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan emas batangan.

Uang tunai yang disita mencapai Rp615.000.000 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Jatim Nomor Print-3097/M.5/Fd.2/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026.

Penyitaan tersebut telah memperoleh penetapan izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Selain uang tunai, penyidik juga menyita emas batangan dengan berat keseluruhan 50 gram.

Penyitaan emas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-1160/M.5.5/Fd.2/04/2026 tertanggal 16 April 2026. Tindakan tersebut juga telah memperoleh penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Penyitaan uang dan emas tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengamankan barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara pungli perizinan ESDM Jatim.

Namun, penyitaan barang bukti tidak dengan sendirinya menentukan besaran akhir kerugian negara maupun membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Hal tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Lima Pejabat Terseret, Satu Tersangka Meninggal Dunia

Sebelum menetapkan NK, penyidik Kejati Jatim telah lebih dahulu menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

Mereka adalah AM selaku Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024 hingga 2026, almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan periode Januari 2024 hingga 2026, H selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, serta ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah periode Januari 2024 hingga 2026.

Dengan penetapan NK, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi lima orang, termasuk OS yang telah meninggal dunia saat proses penanganan perkara sebelumnya.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pelaksana teknis pelayanan perizinan, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam lingkungan organisasi perangkat daerah tersebut.

Eks Kadis ESDM Langsung Ditahan 20 Hari

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, NK langsung menjalani penahanan oleh penyidik Kejati Jatim.

Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026. NK ditempatkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jawa Timur.

Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Jatim Nomor Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, NK merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Jatim yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur. Penetapan tersangka berkaitan dengan dugaan perbuatan saat dirinya masih memimpin Dinas ESDM pada Januari hingga 31 Agustus 2024.

Dijerat Pasal Pemberantasan Korupsi

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum terhadap NK.

Pertama, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kedua, Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketiga, Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 20 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penerimaan uang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pelayanan perizinan.

Pelayanan Publik Jangan Dibebani Pungutan di Luar Aturan

Kasus dugaan pungli di lingkungan Dinas ESDM Jatim menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, khususnya pengurusan perizinan sektor pertambangan, geologi, dan air tanah.

Para pemohon izin yang seharusnya mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur dan ketentuan resmi justru diduga diminta menyerahkan sejumlah uang di luar aturan.

Penyidikan terhadap perkara ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh mekanisme pungutan, pihak yang diduga memerintahkan, penerima aliran dana, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Kejati Jatim masih memiliki pekerjaan untuk menelusuri seluruh rangkaian dugaan tindak pidana tersebut. Pembuktian di pengadilan nantinya akan menentukan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat.

Dengan penetapan NK sebagai tersangka kelima, pengusutan perkara dugaan pungli perizinan ESDM Jatim memasuki perkembangan baru. Publik kini menantikan pengungkapan lebih lanjut mengenai aliran uang Rp1,23 miliar yang diduga berasal dari pungutan terhadap puluhan pemohon izin.nbd

Berita Terbaru

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto memiliki program baru berupa kunjungan edukasi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini…

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Rapat paripurna DPRD Lamongan diwarnai aksi penurunan foto mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, setelah disepakati 43…

Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Selasa, 17 Nov 2026 10:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Kota Mojokerto meraih nilai tertinggi di antara pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Timur dalam Penilaian Kinerja Pencegahan dan P…

Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Selasa, 17 Nov 2026 09:45 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM-MALANG — Anggota DPRD Jawa Timur, Aufa Zhafiri, berkomitmen memperjuangkan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi para pendidik di w…

Ketua Komisi A Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan

Ketua Komisi A Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan

Selasa, 17 Nov 2026 09:40 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM - Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengajak warga tidak tinggal diam menghadapi persoalan banjir yang terus berulang di…