SURABAYAPAGI.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa aturan turunan mengenai pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) masih dalam tahap penyusunan. Oleh karena itu, pemerintah belum menetapkan lembaga mana pun untuk mengelola dana tersebut.
Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola DCP. Yassierli menjelaskan, saat ini acuan hukumnya baru sebatas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar ya informasi terkait harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja, ya," kata Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Selain lembaga pengelola, skema pengumpulan hingga besaran iuran yang harus ditanggung perusahaan juga masih dalam kajian mendalam agar tidak memberatkan pelaku usaha.
"Belum, karena tidak hanya terkait dengan lembaga yang menerima dan menampung seperti apa, besarannya juga nanti harus kita kaji bersama. Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan," ujarnya.
Ia menambahkan, semangat utama di balik penyusunan undang-undang bersama DPR tersebut adalah memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja. Dengan adanya alokasi dana cadangan sejak awal, hak pesangon pekerja tetap terjamin apabila sewaktu-waktu terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kemnaker Luruskan Isu Penyetoran Dana ke Danantara
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah meluruskan kabar simpang siur mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, memastikan pemerintah belum pernah memutuskan lembaga pengelola DCP, baik itu Danantara maupun Kemnaker sendiri.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah, dikutip dari Antara, Minggu (15/11/2026).
Mandat Undang-Undang dan Pelibatan Pemangku Kepentingan
Indah menjelaskan, ketentuan mengenai DCP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 masih membutuhkan peraturan pelaksanaan agar aspek teknisnya dapat berjalan.
Untuk itu, Kemnaker akan mengawali penyusunan aturan turunan melalui penjaringan aspirasi dan konsultasi publik bersama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kalangan pengusaha hingga serikat pekerja atau buruh.
"Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.
Ke depan, peraturan pelaksanaan tersebut akan mengatur sejumlah poin krusial secara rinci, meliputi:
Mekanisme pengelolaan dan tata kelola dana;
Sumber pendanaan dan besaran iuran;
Penunjukan organisasi atau lembaga pengelola; serta
Mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan.
Dengan hadirnya aturan turunan yang komprehensif tersebut, pemerintah diharapkan memiliki landasan hukum dan teknis yang jelas dalam menjalankan kebijakan perlindungan pesangon bagi tenaga kerja. kemnaker
Editor : Redaksi