SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Menteri Pendidikan (Mendikbud) Nadiem Makarim sebelumnya mewacanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan diterapkan secara permanen dan hybrid. Wacana tersebut disampaikan mantan bos Gojek tersebut saat rapat kerja bersama komisi X DPR RI, Kamis (2/7).
"Apa yang terjadi setelah COVID-19, setelah pandemi ini, ada beberapa hal perubahan struktural yang akan berdampak kepada peta jalan pendidikan kita, dan kepada sistem pendidikan kita. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh ini akan merupakan menjadi sesuatu yang permanen, bukan pembelajaran jarak jauh saja yang pure, tapi hybrid mode menurut saya adaptasi terhadap teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi," kata Nadiem.
Baca juga: APBN 2026 Resmi Disahkan, Pemerintah Prioritaskan Pendidikan dan Ketahanan Nasional
Terkait hal tersebut, komisi X DPR RI tak setuju dengan wacana pembelajaran jarak jauh yang diterapkan secara permanen dan hybrid itu.
Komisi X meminta wacana tersebut dijelaskan secara jelas.
Baca juga: Jejak Politik Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo yang Mundur dari Senayan
"Ya saya kira kalau PJJ (permanen) itu di level perguruan tinggi nggak masalah lah, tapi kalau untuk SD, SMP, SMA, saya kira saya nggak setuju. Karena tentu nggak semua mata pelajaran bisa di-PJJ-kan," kata Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, kepada wartawan, Jumat (3/7/2020).
"Yang kedua, pembelajaran kan nggak hanya aspek transfer knowledge saja, kan pembelajaran itu menyangkut soal ada enam, kan ada enam aspek pembelajaran. Nah PJJ itu kan hanya memenuhi dua aspek," sambungnya.
Baca juga: Gaji Hingga Tunjangan 5 Legislator Non Aktif, Dimintakan Stop
Huda pun meminta wacana pembelajaran jarak jauh diterapkan secara permanen dan hybrid diperjelas konteksnya. Bila yang dimaksud permanen adalah transisi di tengah pandemi virus Corona, menurutnya hal itu dimungkinkan.
Editor : Moch Ilham