SURABAYA PAGI, Madiun – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyoroti sejumlah kejanggalan dalam Rancangan APBD 2026 yang diajukan Pemkot. Dalam rapat paripurna, Jumat (31/10/2025), fraksi ini melontarkan kritik tajam soal penurunan PAD hingga lonjakan anggaran proyek fisik.
Juru bicara fraksi, Usman Ependi, mempertanyakan turunnya pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan — dari Rp15,447 miliar menjadi Rp14,203 miliar.
Baca juga: Sempat Terbakar, Pemkab Madiun Tambah Jumlah Kios Pembangunan Pasar Dungus
“Kami ingin tahu apa penyebabnya. Jangan sampai ada penurunan kinerja BUMD atau potensi kebocoran,” tegas Usman.
Selain itu, fraksi banteng moncong putih ini juga menyoroti penerimaan pajak dan retribusi yang dinilai belum maksimal, mulai dari sektor hiburan, parkir, hingga tempat usaha.
Tak kalah disorot, belanja modal gedung dan bangunan yang naik tajam dari Rp31,889 miliar menjadi Rp39,924 miliar.
Baca juga: Refleksi 1 Tahun, Bupati–Wakil Bupati Madiun Fokus Turunkan Kemiskinan
“Kenaikan sebesar ini harus dijelaskan secara terbuka. Masyarakat berhak tahu mengapa anggarannya melonjak,” ujarnya.
PDI Perjuangan juga menyorot proyek sistem drainase perkotaan dan pembangunan replika Tembok Cina di kawasan Sumber Umis. Anggarannya naik dari Rp7,735 miliar menjadi Rp10,104 miliar.
“Apakah proyek ini sudah melalui kajian AMDAL dan benar-benar prioritas? Jangan sampai yang dibangun monumental tapi tak menyentuh kebutuhan warga,” tandas Usman.
Baca juga: Mobil Kas Keliling Bank Madiun Permudah Akses Perbankan Bagi Masyarakat
Tak berhenti di situ, fraksi ini juga menyoroti saldo piutang pendapatan daerah 2024 yang masih menumpuk Rp21,888 miliar. Mereka meminta penjelasan soal strategi penagihan dan target pengembaliannya di 2026.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari pembahasan RAPBD 2026. Setelah semua fraksi menyampaikan pandangan umum, giliran Wali Kota Madiun memberikan jawaban atas seluruh masukan sebelum pembahasan berlanjut ke tahap berikutnya. (man)
Editor : Redaksi