SURABAYA PAGI, Kota Madiun – DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Madiun memastikan seluruh kadernya tidak ada yang terlibat dalam pengelolaan Program MBG.
Sekretaris DPC PDIP Kota Madiun, Inda Raya, menegaskan bahwa kader PDIP Kota Madiun tidak ada yang bersinggungan dengan program tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Insyaallah di Kota Madiun, empat anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan tidak ada yang bersinggungan dengan MBG,” tegas Inda usai bagi takjil di Jl.Pahlawan, Minggu (1/3/2026).
Penegasan itu menyusul beredarnya surat resmi DPP PDIP yang melarang kader memanfaatkan Program MBG untuk kepentingan pribadi, termasuk mengambil keuntungan finansial maupun bentuk material lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Inda mengakui dirinya sempat disinyalir memiliki keterkaitan dengan beberapa MBG. Namun ia membantah tudingan tersebut.
“Saya pribadi sempat ditanya-tanya. Tapi saya tegaskan, tidak ada sangkut pautnya dengan saya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kehadirannya di sejumlah kegiatan MBG hanya sebatas memenuhi undangan untuk memberikan motivasi kepada para pekerja, bukan sebagai pemilik maupun pengelola.
“Saya datang hanya menyampaikan agar para pekerja bekerja dengan baik. Tidak ada hubungannya dengan kepemilikan atau yayasan pengelola,” katanya.
Menurut Inda, DPP secara tegas melarang kader mengambil keuntungan dari MBG. Jika terbukti melanggar, sanksi organisasi telah disiapkan.
“Sanksinya tegas. Mulai dari peringatan sampai pemberhentian atau pemecatan,” ungkapnya.
Ia juga menilai polemik yang berkembang di masyarakat lebih banyak dipicu praktik di lapangan, ia menilai praktik dilapangan sudah terlalu liar.
“Kalau memang banyak komplain dan tidak dikehendaki masyarakat, PDI Perjuangan akan berada di sisi rakyat. Harapannya tentu pelaksanaan di lapangan bisa lebih baik,” pungkasnya.mdn
Baca juga: KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes
Editor : Redaksi