SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Sidang paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, kembali digelar DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (16/4/2026).
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H. Abdillah Nasih juga didampingi ketiga Wakilnya yakni H. Suyarno, H. Kayan dan H. Warih Andono, serta dihadiri Bupati H. Subandi dan pejabat OPD jajaran Pemkab Sidoarjo beserta Forkopimda berlangsung khidmat dan lancar.
Baca juga: Intip Penjelasan Plt Bupati Terhadap Raperda Perubahan APBD Sidoarjo
Sedikitnya 29 rekomendasi yang disampaikan pihak legislatif
melalui juru bicaranya, H. M. Rojik politisi dari fraksi PKB.
Rekomendasi tersebut ditujukan kepada eksekutif sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Di antaranya meliputi perbaikan perencanaan pembangunan, perbaikan anggaran, perbaikan peraturan daerah dan perbaikan penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah. “Penyusunan rekomendasi ini sebagai wujud nyata dan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel serta berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Selanjutnya, H. M. Rojik memaparkan 29 rekomendasi yang dibacakan dalam sidang paripurna tersebut menyangkut pelaksanaan program pembangunan berbagai aspek maupun pelayanan publik. Termasuk urusan pendidikan dan kesehatan menjadi titik penekanan yang harus menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo.
Salah satunya masih tingginya angka anak tidak sekokah (ATS) yang merupakan permasalahan serius. Pihak DPRD mendesak OPD terkait mengambil langkah kongkret, terukur dan berkelanjutan dalam menekan angka ATS. “Ini bisa dilakukan melalui penguatan program penjangkauan, pencegahan putus sekolah serta perluasan akses layanan pendidikan inklusif dan merata,” ujarnya.
Penguatan program beasiswa, termasuk 10.000 beasiswa kuliah dan kemitraan perguruan tinggi dan dunia usaha perlu ditingkatkan. Juga program afirmasi untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.
Diakui, capaian indeks infrastruktur pendidikan dalam LKPJ ditargetkan sebesar Rp 90,67 persen, dan tealissasi 96.37 persen. Namun itu belum mencerminkan kondisi faktual di lapangan,mengingat masih terdapat kerusakan infrastruktur pendidikan yang siginifikan.
Di antaranya, masih ada 434 ruang kelas SDN dan 170 ruang kelas SMPN dalam kondisi rusak. Sehingga DPRD meminta OPD terkait lebih serius menangani serta memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan yang mengalami kerusakan tersebut.
Sementara dari aspek kesehatan yang juga menjadi sorotan DPRD adalah pembangunan dua Pukesmas, yang diminta direalisasi pada 2026. Selain itu, meminta eksekutif lebih serius menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit (RS) yang sempat tertunda. RS semestinya selasai dibangun pada 2026, namun karena terkendala pelaksanaan di lapangan, sehingga gagal diselesaikan tepat waktu.
Abah Rojik menyikapi semua itu masih manusiawi secara data pencapaiannya ada peningkatan namun secara fakta masih ada kekurangan seperti rumah sakit
RS Sedati harus selesai tahun ini, dan parkir harus lebih maksimal lagi ditekan kebocorannya. hdk/hik
Editor : Redaksi