SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memangkas secara signifikan belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Juru Bicara Fraksi PPP-PSI DPRD Jatim, Erick Komala, mengatakan anggaran untuk perjalanan dinas, studi banding, seminar hingga kegiatan seremonial seharusnya dikurangi dan dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Baca juga: Eko Yunianto Siap All Out Jalankan Perintah Bu Mega dan Maksimalkan Medsos
“Fraksi PPP-PSI mendukung dan meminta pemotongan tajam terhadap belanja yang tidak berdampak langsung, seperti perjalanan dinas, studi banding, seminar, dan kegiatan seremonial agar dialihkan ke bansos produktif dan perbaikan fasilitas publik,” kata Erick saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Nota Penjelasan Gubernur terkait Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026, Selasa 18/8/2026.
Menurut Erick, Fraksi PPP-PSI pada prinsipnya mendukung adanya pergeseran anggaran untuk menangani sejumlah program prioritas. Di antaranya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, bencana, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Namun, dukungan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan anggaran yang cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Erick juga mengingatkan Pemprov Jatim agar tidak mengulang persoalan rendahnya realisasi belanja modal hingga memasuki akhir tahun anggaran.
Menurutnya, banyak program yang secara konsep baik, tetapi pelaksanaannya lambat sehingga penyerapan anggaran baru kebut menjelang tutup tahun.
Baca juga: Mobil Listrik Makin Banyak, Jalan Terancam? Fraksi PDIP DPRD Jatim Dorong Skema Pajak Baru
“Hindari banyak program bagus tetapi eksekusinya lambat dan sering kali hingga Triwulan III realisasi belanja modal masih rendah. Harapan kami jangan sampai APBD Perubahan ini menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.
Fraksi PPP-PSI menilai kualitas APBD tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Kecepatan dan ketepatan pelaksanaan program juga menjadi indikator penting agar anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Selain efektivitas belanja, Fraksi PPP-PSI juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antarwilayah di Jawa Timur.
Erick mengatakan berdasarkan pencermatan fraksinya, alokasi belanja masih cenderung timpang. Wilayah Surabaya Raya dinilai mendapatkan porsi yang relatif besar, sementara sejumlah wilayah lain seperti Tapal Kuda, Mataraman, dan kawasan Selatan Jawa Timur masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur dasar.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni dan Anggota Dewan Bojonegoro Digugat
“Wilayah Tapal Kuda, Mataraman, dan wilayah Selatan masih banyak jalan rusak, sekolah rusak, dan Puskesmas tanpa dokter,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi PPP-PSI meminta pemerintah daerah memastikan distribusi belanja lebih berkeadilan dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing wilayah.
Menurut Erick, pembangunan Jawa Timur tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kebutuhan dasar masyarakat di daerah juga harus menjadi prioritas dalam penyusunan maupun pelaksanaan P-APBD 2026. “Jangan ada kesan belanja hanya untuk memindahkan masalah,” pungkasnya. Rko/adv
Editor : Redaksi