SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Hafidz Hernanda mengatakan, keputusan melepas jas almamater didasari keinginan mahasiswa untuk membangun gerakan yang lebih inklusif bersama masyarakat.
“Kami juga dapat beberapa kritik dan tanggapan dari beberapa kelompok masyarakat bahwa mereka merasa tersegregasi atau tereksklusifkan ketika mahasiswa itu memakai jakun ataupun almamater mereka,” ujar Hafidz saat ditemui di lapangan FISIP UI, Rabu.
Baca juga: HINGGA MALAM, MASSA DEMO MASIH BERTAHAN DI BUNDARAN HI
Oleh karena itu, mahasiswa memilih melepas identitas kampus masing-masing agar dapat turun bersama masyarakat tanpa sekat.
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan perwakilan dari sejumlah universitas lain memutuskan untuk tidak mengenakan jas almamater kampusnya saat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) sore.
Unjuk rasa ini sebagai bentuk protes dan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Hafidz Hernanda, mengungkapkan bahwa aksi tanpa almamater ini dilakukan agar mahasiswa dapat melebur dengan elemen masyarakat sipil lainnya di titik aksi.
“Kali ini kawan-kawan dari BEM UI akan mengadakan aksi tidak menggunakan almamater sama sekali bersama dengan teman-teman mahasiswa agar kita bisa lebih inklusif dan bisa lebih membaur dengan masyarakat sipil,” ujar Hafidz
Tidak ada satu pun mahasiswa yang mengenakan jas almamater kampus masing-masing. Sebagian besar mahasiswa mengenakan pakaian bebas tetapi sopan, di antaranya kaus, kemeja, hingga batik.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Hafidz Hernanda mengatakan, keputusan melepas jas almamater didasari keinginan mahasiswa untuk membangun gerakan yang lebih inklusif bersama masyarakat.
“Kami juga dapat beberapa kritik dan tanggapan dari beberapa kelompok masyarakat bahwa mereka merasa tersegregasi atau tereksklusifkan ketika mahasiswa itu memakai jakun ataupun almamater mereka,” ujar Hafidz saat ditemui di lapangan FISIP UI, Rabu.
Oleh karena itu, mahasiswa memilih melepas identitas kampus masing-masing agar dapat turun bersama masyarakat tanpa sekat. “Maka dari itu, kami melepas almamater, turun bersama-sama, untuk membersamai rakyat seinklusif mungkin,” kata dia. Ketua Departemen Strategis BEM UI Namora Siahaan juga mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk memperkuat persatuan mahasiswa dengan masyarakat. Keputusan itu juga mempertimbangkan pengalaman dalam demo sebelumnya yang berlangsung pada 20 Oktober 2026.
“Untuk bersatu dengan rakyat yaa melihat keberhasilan di tanggal 20,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu. Ia menambahkan, dalam sejumlah aksi, mahasiswa yang tidak mengenakan jaket almamater terkadang diminta polisi keluar dari barisan. Dengan melepas jaket almamater, mahasiswa berharap dapat bergerak bersama tanpa membedakan asal universitas maupun identitas kelompok.
Baca juga: DPRD Kota Kediri Siap Lakukan Kajian Usai Temui Para Pedagang Pasar
Selain menjelaskan alasan melepas jaket almamater, Hafidz menyampaikan keyakinannya bahwa massa aksi kali ini dapat mencapai Bundaran HI, Jakarta Pusat.
.Saat ditanya mengenai antisipasi jika kembali menghadapi hambatan dalam perjalanan, Hafidz enggan membeberkan strategi yang telah disiapkan.
“Ya, kami pede tembus. Antisipasinya saya tidak bisa kasih tahu ke media,” kata dia. Adapun terkait kemungkinan adanya penyekatan oleh aparat kepolisian, Hafidz menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap berupaya melanjutkan aksi. “Ya, kami akan lawan,” tuturnya.
Hafidz menjelaskan, mahasiswa ingin menunjukkan bahwa aksi ini inklusif dan tidak hanya berfokus pada tuntutan mahasiswa, tetapi turun menyuarakan pendapat murni sebagai rakyat biasa.
“Karena kami rasa dalam dua tahun Prabowo-Gibran ini, tentu kita harus turun sebagai rakyat. Saya rasa tentang mitologisasi yang ada kepada mahasiswa seperti agent of change, social control, dan sebagainya, aku rasa semua orang yang ada di Indonesia yang memang saat ini di bawah penindasan, itu mereka semua bisa untuk melakukan hal tersebut,” jelas Hafidz. Hafidz pun mengaku sadar akan potensi banyaknya penyusup yang bisa memasuki barisan massa aksi saat mereka melepaskan almamater.
Namun, ia memastikan bahwa mahasiswa telah menyiapkan mekanisme internal yang enggan diungkapkan secara terperinci.
Baca juga: Bantah Telat Bagi Hasil, Dishub Surabaya Tegaskan Jukir Dapat 40 Persen
“Kami sendiri sudah mempunyai mekanisme terkait provokator ataupun ada beberapa penyusup-penyusup. Tapi, untuk mekanismenya aku tidak bisa memberitahu,” kata dia. Perkiraan jumlah massa Hafidz menyebutkan, massa mahasiswa yang akan turun aksi pada hari ini diperkirakan sebanyak 500 hingga 700 orang dari berbagai universitas dan koalisi masyarakat sipil.
Ratusan orang ini tergabung dalam Komite Sadar (Seruan Kedaulatan Rakyat) yang berasal dari berbagai kampus, di antaranya Universitas Brawijaya (UB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Diponegoro (Undip), UPN Veteran Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair).
Selain itu, hadir pula perwakilan mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalimantan Selatan yang turut hadir ke Jakarta dengan membawa isu dampak kebakaran hutan dan lahan. “Hari ini ada juga dari ULM dari Kalimantan. Kami mengundang mereka karena merekalah sebenarnya perwakilan dari Kalimantan yang merasakan sesaknya napas (akibat karhutla) dan sebagainya,” tutur Hafidz. Ia juga menyebutkan bahwa mahasiswa telah menyerahkan surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian.
Aksi unjuk rasa hari ini pun disebut bukan puncak aksi massa mahasiswa. Komite Sadar telah menjadwalkan unjuk rasa lanjutan berskala lebih besar yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 mendatang. “Untuk tanggal 28 itu tepat kepada Sumpah Pemuda. Jadi kita menyerukan juga suara-suara generasi muda yang memang saat ini merasa sudah tertindas dan sudah cukup,” tutupnya. Adapun Komite Sadar membawa lima tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah, yaitu:
Menetapkan Karhutla dan Bencana Banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini. Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar. Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Memberantas maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang mahal, serta memberikan akses yang merata bagi seluruh rakyat. rmc, jk2
Editor : Redaksi