SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai memasuki tahap koordinasi. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak seluruh elemen serikat pekerja memperkuat komunikasi guna merumuskan rekomendasi pengupahan yang adil bagi buruh sekaligus tidak mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Komitmen tersebut disampaikan Gus Yani, sapaan akrab Fandi Akhmad Yani, saat menggelar silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).
Baca juga: Wabup Gresik Tegaskan Layanan Puskesmas Gratis Ber-KTP Gresik, Tak Boleh Bedakan BPJS
Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pandangan sekaligus membahas perkembangan agenda pengupahan tahun 2027. Sejumlah perwakilan serikat buruh juga menyampaikan persiapan keberangkatan untuk mengikuti rapat pleno pada Rabu hingga Kamis (18–19/11/2026).
Dalam pembahasan UMK 2027, terdapat sejumlah variabel yang menjadi perhatian, mulai inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), hingga estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Gus Yani menekankan pentingnya koordinasi dan penyusunan tahapan pembahasan secara terukur. Menurutnya, kejelasan jadwal akan membantu seluruh pihak menjalankan proses perumusan rekomendasi pengupahan secara sistematis.
“Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ujarnya.
Namun, pembahasan pengupahan tidak cukup hanya melihat kepentingan pekerja. Pemerintah daerah juga perlu memahami kondisi dan kemampuan dunia usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar maupun perusahaan nasional yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Potensi ekonomi dan realisasi investasi, lanjut Gus Yani, harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan buruh dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan aktivitas perusahaan.
Baca juga: Edy Hadisiswoyo Jadi Pj Sekda Gresik, Bupati Tekankan Kekompakan OPD
“Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Yani mengungkapkan bahwa Pemkab Gresik telah menerima surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 terkait arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum 2027.
Menindaklanjuti surat tersebut, Pemkab Gresik terus membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Data KHL dari BPS juga akan menjadi salah satu referensi penting untuk memastikan perumusan rekomendasi pengupahan memiliki dasar yang sesuai dengan kondisi riil.
“Menindaklanjuti arahan tersebut, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik,” jelasnya.
Baca juga: Perkuat Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Gresik Dorong BUM Desa
Proses pembahasan UMK 2027 selanjutnya akan mengedepankan mekanisme dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta unsur pengusaha. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan sebelum rekomendasi pengupahan ditetapkan.
Pemkab Gresik berharap komunikasi yang terbangun mampu menghasilkan kebijakan yang proporsional. Sebab, persoalan upah tidak hanya berkaitan dengan daya beli dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menyangkut keberlangsungan perusahaan serta iklim investasi daerah.
Sesuai jadwal, Gubernur Jawa Timur ditargetkan menetapkan UMK 2027 paling lambat 25 November 2026. Pemkab Gresik pun berharap seluruh tahapan pembahasan dan penyampaian rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kondusivitas hubungan industrial. did
Editor : Redaksi