SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik memastikan seluruh warga ber-KTP Gresik bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis di puskesmas. Kebijakan tersebut berlaku tanpa membedakan status kepesertaan BPJS Kesehatan, sepanjang pelayanan diberikan sesuai indikasi medis.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka Workshop Penguatan Promosi Kesehatan (Promkes) di Puskesmas melalui Strategi Komunikasi yang Efektif dan Inovatif di Hall Hotel Aston, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan para kepala puskesmas dan tim teknologi informasi (IT) se-Kabupaten Gresik, Alif menegaskan bahwa akses pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Karena itu, tidak boleh ada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan hanya karena persoalan status kepesertaan BPJS.
"Saya bersama Pak Bupati dan Bu Kadinkes sudah sepaham bahwa orang yang punya KTP Gresik itu kalau ke puskesmas dan sesuai dengan indikasi medis bahwa dia itu sakit, maka gratis. Ini tidak boleh ada perbedaan lagi," tegasnya.
Alif meminta seluruh kepala puskesmas hingga jajaran manajemen RSUD menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Pelayanan kesehatan, menurutnya, tidak semestinya hanya dilihat dari hitungan untung dan rugi.
Pemkab Gresik, lanjut dia, berkomitmen mendukung kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat-obatan serta pemenuhan sarana dan prasarana. Dengan dukungan tersebut, fasilitas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal tanpa diskriminasi.
Selain persoalan akses kesehatan, Alif juga menyoroti perlunya pembenahan sistem pelayanan puskesmas melalui percepatan transformasi digital. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi antrean panjang, memangkas proses administrasi, serta mempercepat pelayanan pasien sejak pendaftaran hingga pengambilan obat.
Pemkab Gresik bahkan berencana menyiapkan proyek percontohan sistem pendaftaran dan pelayanan digital terintegrasi, terutama di puskesmas dengan tingkat kunjungan pasien yang tinggi.
"Kalau IT-nya benar dan betul, orang datang langsung ke anjungan yang sudah daftar online maupun yang lain sampai obat, ini jalannya secara digital. Menurut saya, ini bisa mengurangi kemacetan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus berbenah, harus berubah," ujarnya.
Di sisi lain, Alif mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan memperbaiki fasilitas pengobatan. Upaya promotif dan preventif harus diperkuat agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan sebelum terserang penyakit.
Menurutnya, promosi kesehatan bukan sekadar kegiatan penyuluhan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, Promkes harus mampu membangun kesadaran dan memberdayakan masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat secara mandiri.
"Promosi kesehatan bukan sekadar menyampaikan informasi atau penyuluhan, melainkan bagaimana memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri," ungkapnya.
Bahkan, tingginya angka kunjungan pasien ke puskesmas perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program Promkes. Sebab, keberhasilan promosi kesehatan semestinya tercermin dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mencegah penyakit.
"Promkes ini adalah preventif. Kita tidak bicara tentang kuratif yang terlalu tinggi. Jika yang datang ke puskesmas banyak, itu tanda tanya apakah Promkes-nya berhasil atau tidak. Harusnya kalau Promkes-nya berhasil, maka banyak orang yang tidak sakit," tandasnya. did
Editor : Redaksi
