SurabayaPagi, Mojokerto - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan serta melindungi aset perusahaan melalui pelaksanaan upaya hukum.
Seorang debitur MTF Cabang Mojokerto berinisial PA telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Mojokerto Kota pada 14 September 2026 dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan.
Baca juga: Bank Madiun Tinggal Tunggu Izin Dari OJK Untuk Bertranformasi Ke PerserodaÂ
Kasus ini bermula ketika debitur yang memiliki fasilitas pembiayaan satu unit Suzuki Carry Pick-Up tahun 2022 mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 3 Bulan.
Berdasarkan hasil penelusuran MTF, kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut diduga telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari MTF selaku penerima fidusia.
Atas tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, MTF telah melaporkan PA kepada Polres Mojokerto Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/130/IX/2025/SPKT/POLRES MOJOKERTO KOTA/POLDA JATIM tanggal 24 September 2025.
Baca juga: Minat Investor Tinggi, Obligasi Berkelanjutan Bank Mandiri Tahap I 2025 Diserap Rp15,5 Triliun
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau pasal 372 KUHP (atau Pasal 486 KUHP Baru) tentang penggelapan.
Setelah melalui proses penyidikan, pihak kepolisian Mojokerto menetapkan debitur yang bersangkutan sebagai tersangka pada 14 September 2026.
Baca juga: Livin’ Fest 2025 Siap Dongkrak Ekonomi Jawa Timur Lewat UMKM dan Layanan Digital
Corporate Secretary MTF, Arief Aphrian Lambri menjelaskan bahwa MTF menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta mendukung aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.
"MTF juga mengimbau seluruh debitur untuk senantiasa memenuhi kewajiban pembiayaan serta tidak mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan. Langkah ini merupakan wujud komitmen MTF dalam menjaga integritas pembiayaan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.” ujar Arief.
Editor : Redaksi