Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Reporter : Riko Abdiono
Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo saat Reses di RW 1 Babadan Wiyung Kota Surabaya, Kamis 19/11/2026.

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Kebutuhan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayah Wiyung menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga RW 1 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Hal itu disampaikan saat Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Haryo Prakoso, menggelar agenda reses di Gedung Serba Guna Kelurahan Babatan, RW 1 dan 2, Kamis (20/11/2026).

Imam Warga Babatan, meminta dukungan agar pemerintah membangun SMA negeri di wilayah mereka. Keberadaan sekolah negeri dinilai penting agar anak-anak setempat memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan tanpa terkendala jarak dan persaingan dalam sistem penerimaan murid baru. Warga mengaku selama ini anak-anak mereka kesulitan diterima di SMA negeri karena persaingan dalam sistem zonasi.

Baca juga: Ketua Komisi A Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan

"Kami mohon dibangun SMA negeri di sini, agar anak-anak kami bisa bersekolah di sekolah negeri. Dengan begitu, saat penerimaan siswa baru melalui sistem zonasi, anak-anak kami memiliki kesempatan untuk diterima," ucap Imam warga yang mewakili aspirasi masyarakat Babatan Wiyung.

Merespons aspirasi tersebut, Cahyo menjelaskan bahwa pembangunan sekolah negeri membutuhkan ketersediaan lahan. Sementara itu, aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini dinilai sudah sangat terbatas. Karena itu, diperlukan dukungan Pemerintah Kota Surabaya agar rencana penambahan sekolah negeri dapat diwujudkan.

"Yang dibutuhkan tentu lahan. Masalahnya, lahan atau aset Pemprov sudah terbatas. Kita butuh dukungan Pemkot Surabaya, dalam hal ini Wali Kota Surabaya," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Cahyo mengungkapkan, dirinya telah bertemu dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menyampaikan kebutuhan penambahan sekolah negeri, terutama di wilayah yang belum memiliki SMA negeri.

"Saya sudah bertemu Pak Wali Kota Eri. Saya sampaikan bahwa kita harus mendahulukan kepentingan rakyat yang ingin memiliki SMA negeri," tambah politisi muda yang juga akrab disapa Mas Cahyo ini.

Meski memahami harapan warga, Cahyo mengakui terdapat sejumlah kendala dalam merealisasikan pembangunan SMA negeri di Wiyung. Salah satunya berkaitan dengan posisi wilayah tersebut yang berada di perbatasan atau persimpangan dengan kawasan lain, sehingga perlu kajian lebih lanjut terkait lokasi dan kebutuhan layanan pendidikan.

Dorong Stimulus untuk Sekolah Swasta
Sebagai solusi sementara, Cahyo mendorong agar masyarakat juga mendapatkan akses pendidikan melalui sekolah swasta. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengupayakan pemberian stimulus bagi sekolah swasta agar biaya pendidikan lebih terjangkau.

Baca juga: APBD Jatim 2027 Disahkan, Belanja Daerah Untuk Kebutuhan Masyarakat

Ia menilai pengembangan sekolah negeri harus tetap memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta. Keduanya perlu tumbuh bersama dalam ekosistem pendidikan yang adil dan berkualitas.

"Pemprov tengah berupaya memberi stimulus untuk sekolah swasta agar biayanya lebih terjangkau. Jangan sampai kita membangun sekolah negeri lalu merusak peluang sekolah swasta. Ekosistem pendidikan harus adil. Sekolah negerinya bagus, swastanya juga harus berjalan dan berkembang," jelas Cahyo.

Menurutnya, persoalan biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Cahyo juga menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, termasuk anggapan mengenai sekolah favorit dan nonfavorit.

Baca juga: 9 Fraksi DPRD Jatim Setujui APBD 2027, Belanja Daerah Rp27,6 Triliun

"Pendidikan harus berkeadilan. Saya siap membantu masyarakat kurang mampu untuk masuk sekolah negeri melalui sistem dan jalur yang ada, misalnya jalur afirmasi, tentu sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cahyo turut menyampaikan sejumlah program sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, serta layanan pengobatan dan kesehatan gratis, termasuk melalui BPJS Kesehatan.

Ia juga menerima masukan warga mengenai perlunya penambahan jenis penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan agar masyarakat tidak terbebani biaya pengobatan.

"Tadi ada masukan juga agar jumlah penyakit yang dicover BPJS bisa ditambah, agar masyarakat tidak terbebani biaya berobat. Ini saya catat dan akan kami sampaikan ke atas," pungkasnya.

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru