SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menyatakan persetujuan dalam pendapat akhir fraksi. Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting sebelum Raperda APBD 2027 diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Semua fraksi dapat menerima dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027,” ujar Blegur saat memimpin rapat paripurna.
Meski seluruh fraksi menyatakan setuju, Blegur meminta agar berbagai saran, masukan, dan harapan yang disampaikan dalam pendapat akhir fraksi tidak berhenti sebagai catatan pembahasan. Ia berharap Gubernur Jawa Timur segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut.
“Semua saran, masukan, dan harapan fraksi-fraksi yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dalam pandangan akhir fraksi agar segera ditindaklanjuti,” katanya.
Persetujuan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD Jatim tentang Persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang dibacakan Sekretaris DPRD Jatim, Moch. Ali Kuncoro. Dalam dokumen tersebut, proyeksi pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,546 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp27,637 triliun.
Dengan komposisi tersebut, APBD Jatim 2027 mengalami defisit sebesar Rp1,091 triliun atau sekitar 4,1 persen dari pendapatan daerah. Defisit direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan mengandalkan perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,5 triliun sebagai sumber penerimaan pembiayaan.
Setelah pembacaan keputusan, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPRD terhadap rancangan keputusan tersebut. Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju sehingga Keputusan DPRD Jatim tentang Persetujuan Raperda APBD 2027 dapat ditetapkan.
“Selanjutnya kami tawarkan kepada rapat DPRD yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Setuju. Terima kasih,” ujar Blegur.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan itu, Khofifah menyebut persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027 sebagai salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.
“Rapat paripurna ini menandai salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027,” kata Khofifah.
Ia menjelaskan, persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim. Proses tersebut, menurut Khofifah, berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga tercapai kesepakatan bersama.
“Proses ini merupakan puncak dari serangkaian pembahasan yang intens, dinamis, dan konstruktif antara Pemprov Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur,” ucapnya. Rko
Editor : Redaksi
