SURABAYAPAGI, Tuban- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas laporan badan anggaran dan pandangan umum fraksi fraksi, terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tuban 2019, Selasa, (30/6/2020).
Paripurna yang digelar Selasa (30/6/2020) tersebut, dihadiri Pimpinan DPRD Tuban dan Anggota legislatif, serta Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein bersama beberapa OPD.
Rapat yang dilaksanakan di ruang Paripurna gedung Dewan itu merupakan agenda lanjutan setelah sebelumnya setelah bupati tuban menyampaikan laporan LKPJ 2019.
Miyadi menjelaskan, setelah paripurna pandangan umum fraksi dan mendapatkan tanggapan dari pemerintah, selanjutnya akan dilaksanakan paripurna kembali yang beragendakan kesimpulan badan anggaran dan pandangan akhir fraksi terhadap LPJ Bupati Tuban.
Selanjutnya, Miyadi menambahkan, setelah ini akan dilanjutkan dengan paripurna nengenai penetapan raperda LPJ menjadi Perda tentang Laporan pertanggungjawaban APBd tahun 2019.
" Selanjutnya agendanya kesimpulan banggar dan pandangan akhir fraksi, selanjytnya dialaksanakan kembali paripurn agar rancangan peraturan daerah LPJ ini me jadi perda," katanya.
Sementara itu wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein mengungkapkan, Paripurna tersebut sebenarnya hanya beberapa koreksi kecil tentang kekurangan-kekurangan kita di laporan keuangan.
Noor Nahar juga menambahkan, bahwa laporan keuangan Kabupaten Tuban sudah dilaksanakan dengan baik, dan sudah mendapatkan Opini Wajar tanpa Mengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Kwuangab Republik Indonesia (BPK RI) sehingga memerlukan sedikit koreksi sebagai penyempurna.
Dan tentang sembilan temuan-temuan BPK RI dan 17 rekomendasinya, kata Noor Nahar, seluruhnya telah ditindaklanjuti.
"Temuan dan rekomendasi itu semua sudah selesai ditindak lanjuti" Pungkas Wakil Bupati. Her
Editor : Redaksi
