.jpg)
SURABAYAPAGI, Surabaya - Pencegahan Covid - 19 memerlukan partisipasi semua pihak, satu diantaranya merupakan lembaga penyiaran televisi, radio, dan media cetak yang selama ini menyebarkan informasi kepada masyarakat.Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kawa Timur dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menggelar Media Gatering Penanganan Covid - 19 Dan Kesiapan Jawa Timur Dalam Memasuki New Normal Life dengan tema Strategi Komunikasi Publik, Saran Dan Masukan Insan Media.
Diskusi tersebut juga menghadirkan narasumber dari perwakilan beberapa media, seperti media cetak lokal Surabaya Pagi yang dipimpin oleh H. Tatang Istiawan, CEO Suara Surabaya yang dipimpin oleh Errol Jhonatan, Pemimpin Redaksi Media Online BeritaJatim.com - Dwi Eko Lokononto, serta Suko Widodo selaku akademisi dan Humas Universitas Airlangga.
Pada diskusi tersebut pimpinan Surabaya Pagi, H. Tatang Istiawan memaparkan tentang media masa dan kesiapan masyarakat menghadapi new normal life.
"Saya mewakili media cetak yang berfokus pada investigasi dan survei. Saya ingin memberikan gambaran kepada publik, dengan dana promotif 110M sebetulnya tidak harus penularan Covid sebesar itu" ungkapnya.
Wartawan senior di Surabaya ini juga menuturkan bila strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal komunikasi dirasa keliru, sebab media lokal tidak di libatkan dalam penyebaran informasi yang sangat penting untuk dikonsumsi publik.
"Steategi Pemprov dalam hal ini keliru karena media lokal tidak di rangkul. Pers harus berani dan mendobrak, karena birokrat masih normatif. Promosi kesehatan adalah promotif, standar dari WHO juga tidak hanya untuk perubahan prilaku tapi perubahan lingkungan" ujarnya.
H. Tatang Istiawan kemudian mendorong harus ada peninjauan hukum dalam penanganan pandemi Covid - 19.
"Tinjauan hukum penanganan pandemi ini penting. Pers juga harus menyoroti kinerja promotif dan preventif. Peran pers yang merupakan pilar ke 4 demokrasi dengan kontrol sosial. Kesalahan dalam program salah sasaran, metode promosi belum kurang tepat, atau human eror" katanya.
Pada sesi penutup diskusinya, H. Tatang Istiawan memberikan kesimpulan bila persebaran Covid yang belum reda dan semakin meninggi, maka Gubernur Jawa Timur berhak meminta laporan anggaran dari setiap elemen.
"Bahwa ternyata Pemprov sudah memiliki anggaran adana, promblem saat ini persebaran Covid belum reda dan makin tinggi. Bu Gubernur harus meminta pertanggung jawaban dari anggaran itu semua. Saran strategi baru penerapan new normal, Pemprov harus membuat strategi baru dengan semua media lokal untuk di ajak kolaborasi. Saran kedua perlu memberi stimulus kepada pelaku ekonomi UMKM" pungkasnya.
Dalam diskusi tersebut juga dipaparkan strategi komunikasi oleh Suko Widodo, Dwi Eko Lokononto yang memaparkan bila tumpuan Indonesi dalam hal perekonomian adalah wilayah Jawa Timur. Menurutnya pertumbuhan di Jawa Timur masih tinggi dari nasional. Serta Errol Jhonatan yang memaparkan potensi radio untuk jangka panjang agar dapat mengejar pasar generasi Z.Byt
Editor : Mariana Setiawati
