SURABAYAPAGI, Surabaya - Ajeng Wira Wati anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya mendesak Walikota untuk membuat mengenai Standar Operasional Prosedur Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik yang didalamnya membahas e-musrenbang dan e-pokir SOP e-pokir. “Kami merekomendasikan Pemerintah kota surabaya dan bu Risma untuk membuat peraturan walikota untuk memastikan sistem perencanaan kota surabaya berjalan transparan akuntabel dan profesional,” ungkap Ajeng kepada Surabaya Senin (20/7).
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini kepada berharap segala masukan dan permintaan warga Surabaya dapat segera diwujudkan secara efektif juga efisien dan tidak menjadi SILPA.“Pada pandangan akhir nya Mengingatkan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, sudah membuat 240 peraturan walikota,” kata Ajeng.
Ajeng menambahkan, pada serangkaian rapat paripurna mengenai pertanggungjawaban anggaran 2019, selain mengingatkan pentingnya pembangunan box culvert berpori, penambahan Rusun dab tanggung jawab pendidikan. fraksi gerindra meminta kesungguhan kinerja bersama Pemerintah Kota dan DPRD untuk realisasi program hibah dan jasmas. “Banyak warga yang menanyakan realisasi reses, jangan membuat warga semakin kecewa dengan tidak terealisasinya program jasmas. belanja hibah 2019 hanya 60,43% jadi sangat disayangkan, solusinya mari kita buat sistem epokir yang transparan supaya terealisasi,” terangnya. Alq
Editor : Mariana Setiawati
