SURABAYAPAGI, Lamongan - Kabupaten Lamongan dipilih menjadi daerah rujukan riset berbasis Soft System Methodology (SSM) oleh Kementrian Dalam Negeri RI, dan rencana itu disambut baik oleh Bupati Fadeli di Ruang Commend Center, Rabu (2/9/2020) siang.
Riset yang diharapkan bisa menghasilkan digital based business process pengelolaan keuangan daerah, peta infrastruktur digital, dan strategi pengembangan kompetensi digital.
Diawali diskusi dan In Depth Interview tentang Presepsi Awal Penerimaan Proses Transformasi Digital Keuangan Daerah yang dilakukan melalui video conference bersama Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Horas Mauritius Panjaitan.
Dengan menggandeng tim peneliti dari Universitas Indonesia, Horas berharap efektifitas pengelola keuangan yang saat ini dimiliki Kabupaten Lamongan dapat menjadi acuan Kemendagri dalam proses digitalisasi keuangan nantinya.
“Menghadapi era digital ini harapannya dapat terealisasinya kemudahan dalam pengelolan keuangan. Sistem digitalisasi yang telah dijalankan oleh pengelola keuangan Kabupaten Lamongan tentu menjadi acuan kami dalam menyediakan satu data di meja,” ungkap Horas
Bupati Fadeli dalam sambutanya menyampaikan ucapan terima kasih Lamongan dipilih menjadi rujukan riset berbasis SSM. SP/MUHAJIRIN KASRUN
Bupati Fadeli menjelaskan aplikasi pengelola keuangan yang dimiliki Kabupaten Lamongan sangat memudahkan setiap OPD maupun dinas-dinas lainnya dalam pelaporan keuangannnya masing-masing . Dimana aplikasi tersebut juga telah didukung dengan e-learning, e-badgeting dan e-controlling .
“Aplikasi keuangan tingkat instansi tidak hanya dapat terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain yang dimiliki Inspektorat, Bappeda, dan dinas-dinas lain yang ada di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Tetapi juga terintegrasi dengan Aplikasi Bank Jatim terkait pencairan SP2D, Belanja Non Tunai khusus GU, serta Aplikasi SIMPADA Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yang tentu sudah di dukung dengan e-learning, e-badgeting dan e-controlling,” ungkapnya.
Selain itu Fadeli juga berharap adanya integrasi antar pemerintah pusat hingga ke daerah. “digitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah perlu dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri perlu memberi petunjuk kepada pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak sendiri-sendir antara daerah satu dengan yang lain,” ujar Fadeli.Jir
Editor : Mariana Setiawati
