SURABAYAPAGI.COM, Jeddah – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi izin umrah.
“Terkait izin umrah belum ada pengumuman resmi. Mendagri Saudi menegaskan bahwa rencana izin pembukaan kembali pelaksanaan umrah akan diumumkan secara bertahap, dan akan diputuskan kemudian berdasar perkembangan pandemik,” jelas Endang Jumali, Konsul Haji KJRI Jeddah, dikutip dari laman resmi Kementrian Agama RI, Selasa (15/09/2020).
Menanggapi pernyataan Kemendagri Kerajaan Saudi, KJRI Jeddah akan terus memantau keputusan Kerajaan Arab Terkait penyelenggaraan umrah. Menurut Endang, dari informasi yang didapatkannya, pernyataan lain yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri Kerajaan Saudi adalah terkait pembukaan izin penerbangan dan pelabuhan setelah 1 Januari 2020.
Penetapan tersebut akan dipastikan kembali 30 hari sebelum tanggal 1 Januari 2020.
Dalam pembukaan izin penerbangan dan pelabuhan tersebut, disebutkan pula Kementrian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi dapat mengajukan permintaan untuk menetapkan persyaratan kesehatan preventif bagi penumpang dan transportasi pada saat perjalanan.
Hal ini, dikecualikan bagi warga Arab Saudi yang ingin bepergian seperti pegawai negeri (sipil dan militer) yang ditugaskan resmi, pegawai perwakilan diplomatik, konsulat, serta warga Arab Saudi di luar negeri, pegawai lembaga publik, swasta dan yang memiliki kedudukan pekerjaan di luar Arab Saudi. Termasuk pengusaha yang bisnisnya menuntut untuk melakukan perjalanan, pasien yang perlu perawatan di luar Arab Saudi, serta pelajar yang memerlukan perjalanan ke negara belajar.
“Saudi juga akan mengizinkan masuknya WNA yang memiliki visa keluar dan masuk, visa kerja, visa izin tinggal dan visa kunjungan,” jelasnya.
Penegasan ini salah satunya untuk memperjelas informasi yang disampaikan wakil ketua komisi VIII DPR RI Ace Hasan yang menyebutkan rencana Arab Saudi membuka bandara internasionalnya.
“Saya mendapatkan informasi bahwa kemungkinan Arab Saudi akan segera membuka bandara internasionalnya untuk negara-negara tertentu juga kemungkinannya pada tanggal 1 Januari tahun depan,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan (AH).
Terkait kemungkinan keberangkatan jemaah umrah dari Indonesia ke Arab Saudi, AH menyampaikan kepada masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi.
Dengan harapan dalam waktu dekat pemerintah kerajaan Arab Saudi segera memberikan izin kepada Indonesia untuk bisa menyelenggarakan umrah dengan penerapan protokol kesehatan.dkp
Editor : Redaksi
