SURABAYAPAGI.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengirimkan rancangan perjanjian dengan Arab Saudi mengenai energi nuklir sipil kepada Kongres AS. Trump menegaskan bahwa perjanjian tersebut hanya akan berlaku, jika kerajaan tersebut menormalisasi hubungan dengan Israel.
Dilansir kantor berita Reuters, Rabu (26/8/2026), perjanjian tersebut, yang dicapai pada bulan Juli lalu, akan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk mengekspor teknologi nuklir sipil ke Saudi. Pakta tersebut, dikirim ke Kongres AS pada hari Senin lalu, menurut seorang pejabat pemerintahan AS yang menolak untuk disebutkan namanya kepada Reuters.
“Posisi presiden tidak berubah bahwa kesepakatan hanya akan berjalan jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham,” kata seorang pejabat pemerintahan AS kepada Reuters, merujuk pada kesepakatan yang dimediasi AS antara Israel dan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk menormalisasi hubungan.
Kesepakatan tersebut, yang dicapai pada tahun 2020 dan 2021, adalah antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Beberapa hari setelah menyetujui kesepakatan nuklir Saudi pada bulan Juli lalu, Trump menetapkan normalisasi tersebut sebagai syarat agar kesepakatan tersebut berlaku.
Kesepakatan nuklir 30 tahun tersebut menyerukan pembangunan reaktor AP1000, sebuah proyek senilai puluhan miliar dolar yang akan menguntungkan Westinghouse, yang dimiliki bersama oleh Cameco (CCO.TO) yang berbasis di Kanada, dan Brookfield Asset Management (BAM.N).
Kesepakatan tersebut telah dikirim ke para pemimpin di Kongres dan diperkirakan akan diserahkan kepada komite pada hari Rabu (26/8) waktu setempat, kata dua sumber kongres. Jika Kongres tidak keberatan dengan kesepakatan tersebut dalam waktu 90 hari sidang, maka kesepakatan itu akan berlaku. Jika Kongres menolak perjanjian tersebut, Trump dapat memveto keputusan tersebut, yang membutuhkan mayoritas dua pertiga di Kongres untuk membatalkannya.
Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat dan pendukung nonproliferasi telah mengkritik pakta nuklir tersebut karena tidak melarang Arab Saudi untuk memperkaya uranium atau memproses ulang limbah nuklir, dua jalur potensial untuk membuat senjata nuklir.
Namun, pemerintahan Trump mengatakan kesepakatan tersebut memiliki langkah-langkah nonproliferasi yang diwajibkan oleh hukum. afp/int
Editor : Redaksi
