SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Indikator, lembaga survei politik Indonesia merilis hasil survei secara virtual terkait kepuasan masyarakat terhadap hasil kinerja lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi, Minggu (25/10/2020).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, bahwa secara umum kinerja penegak hukum dalam membantu kinerja pemerintah sudah maksimal.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, misalnya peningkatan kepercayaan publik pada bulan Juli 2020, sebesar 68 persen kemudian naik menjadi 71,3 persen.
“Lagi-lagi terkait kemampuan kejaksaan dalam menangani kasus yang heboh. Yang kontroversial, dua hal yang saya catat yaitu dalam mengungkap kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri,” katanya.
Dari kinerja penegak hukum tersebut, Burhanuddin, mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan kepada seluruh lembaga hukum. Baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan dalam membantu kinerja pemerintah.
“Kita harus membantu semua penegak hukum agar berjalan secara baik. Kalau kepolisian dan kejaksaan berhasil memulihkan dengan baik, tidak menurunkan kepercayaan KPK dalam memberantas korupsi. Ini tiga lembaga sebagai ujung tombak masyarakat dalam menegakkan hukum termasuk dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.
Selain itu, Burhanuddin juga meminta Presiden Jokowi agar lebih mendengar aspirasi kelompok-kelompok yang kurang puas dengan kinerja presiden agar performa pemerintahan lebih meningkat lagi kedepannya.
“Saran saya kepada Presiden Jokowi, soal perbaikan kondisi demokrasi yang melemah ini, khususnya menghadapi mereka yang kurang puas dengan kinerja presiden, maka pak presiden harus bisa menghendel mereka-mereka yang kecewa dengan performa demokrasi saat ini,” tuturnya. did
Editor : Moch Ilham
