Update Jumlah Penduduk, Pemekaran Dapil Surabaya Dipastikan Terwujud

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Agus Imam Sonhaji. SP/ Dispendukcapil
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Agus Imam Sonhaji. SP/ Dispendukcapil

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Sebelumnya muncul kabar pemekaran daerah pilihan (dapil) di Kota Pahlawan dalam Pemilihan Legislatif 2024 terancam gagal. Karena setidaknya dalam setahun terakhir jumlah penduduk setempat mulai berkurang. Namun dipastikan melihat data terbaru jumlah penduduk Surabaya, pemekaran dapil dan penambahan kursi DPRD Surabaya dipastikan terwujud.

Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Agus Imam Sonhaji, Ia  menyatakan setelah update data penduduk Surabaya di Dispendukcapil hingga Mei 2021 jumlah penduduknya mencapai 3,1 juta jiwa. 

"Jadi ada tren kenaikan jumlah penduduk di DKB setiap tahunnya," katanya saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Rabu kemarin.

Menurut dia, berdasarkan data Data Kementerian Bersih (DKB), jumlah penduduk Surabaya pada 2015 sejumlah 2,8 jiwa, pada 2020 mencapai berkisar 2.970.000 jiwa dan update hingga Mei 2021 sudah mencapai 3.170.000  jiwa.

Agus menjelaskan, bahwa data kependudukan yang diakui sebagai dasar kebijakan dan program adalah DKB disahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap 6 bulan sekali.

"Jadi yang dimiliki kita sekarang adalah DKB semester dua yang terbit akhir Desember 2020. Jadi permintaan data kependudukan dari KPU Surabaya memang semester pertama tahun 2021 belum keluar, mungkin bulan Juli-Agustus nunggu diterbitkan oleh Mendagri," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mengatakan, setelah mendengar penjelasan Kepala Dispendukcapil, pihaknya positif wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) dan penambahan jumlah kursi DPRD Surabaya dari 50 kursi menjadi 55 kursi.

"Meskipun secara resmi belum dirilis oleh Kemendagri karena update DKB keluarnya setahun dua kali yaitu bulan Juli dan Desember," katanya.

Menurut dia, masih ada tiga kali data kependudukan yang akan diterima dari Kemendagri sebelum final jumlah penduduk berapa yang ditentukan jumlah kursi tersebut.

"Kalau aturan pileg di KPU-nya H-16 bulan sebelum diselenggarakan pada Agustus-September 2022. Jadi masih ada tiga kali semester hingga Agustus 2022," kata politikus PKB ini.

Oleh karena itu, pihaknya optimis bahwa Surabaya sesuai dengan update terakhir jumlah penduduk DKB tahun 2024 mendatang bisa memenuhi 55 kursi tersebut perwakilan anggota DPRD Kota Surabaya.nt/na

Berita Terbaru

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro – Perum Bulog Cabang Bojonegoro memastikan ketersediaan beras premium di tengah dinamika harga dan pasokan beras di pasaran. S…

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Sebanyak 362 anggota PWI Jawa Timur ditetapkan PWI Pusat sebagai daftar pemilih sementara (DPS) yang memiliki hak memilih Ketua d…

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – Kementerian Transmigrasi membuka peluang luas bagi pesantren dan jaringan alumninya untuk ikut mengelola potensi ekonomi di k…

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan pembebasan dan keringanan pajak daerah melalui program tahap II yang berlangsung 1 O…

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

‎SURABAYAPAGI, Madiun – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita tiga unit ponsel usai melakukan penggeledahan selama sekitar lima jam di Kantor Din…

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru bernama Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD dituntut tidak cuma berkutat pada urusan rutinitas…