SURABAYAPAGI, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Namun sebelum pencairan BST, bersama dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 akan melakukan asesmen setiap Kantor Pos. BST di masa pelaksanaan PPKM Darurat ini, akan dicairkan minggu kedua Juli ini.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menggelar rapat virtual dengan pihak terkait atas rencana penyaluran BST tersebut, Rabu (7/7/2021). Rapat koordinasi ini diikuti oleh Dinas Sosial, BPB Linmas, Satpol PP, Bagian Humas dan Perwakilan PT Pos Indonesia area VII Surabaya.
"Mari kita memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga Kota Surabaya saat pengambilan BST. Kami ingin ada asesmen di tempat pembagian BST, di setiap Kantor Pos," ungkap Cak Ji, sapaan akrab Wawali Kota Surabaya, kemarin.
Dalam situasi lonjakan Covid-19 yang masih tinggi dan dalam masa PPKM Darurat, harus ada upaya dalam menjamin keselamatan setiap warga. BST akan disalurkan sesuai data penerima dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pencairan uang sebesar Rp 300.000 per bulan itu, harus dilakukan dengan SOP yang ketat. Pelaksanaannya harus berbeda dari sebelum-sebelumnya. Semua harus disiplin menerapkan protokol kesehatan (Prokes).
"Semua berharap jangan sampai, karena penyaluran BST timbul kluster baru. Mari kita sama-sama antisipasi dari sekarang," tandas Cak Ji.
Dirinya mengungkapkan pentingnya dilakukan asesmen oleh Satgas Covid-19 Kota Surabaya di Kantor-Kantor Pos yang akan menjadi lokasi penyaluran BST.
Cak Ji meminta agar BPB Linmas dan Satpol PP membantu Kantor Pos untuk mengatur warga yang menjadi penerima BST agar tidak timbul kerumunan. Petugas dihadirkan untuk mengatur arus gelombang warga.
Saat masih menjadi anggota DPRD Jatim, Cak Ji langsung turun ke lokasi pencairan BST di Kantor Pos. Semua patuh prokes. Mulai fasilitas cuci tangan, jaga jarak dan masker wajib ada. Dia melihat perlunya penerapan prokes ketat saat pencairan.
Penerima manfaat BST di Kota Surabaya pada bulan Januari sebanyak 175.721 warga. Warga yang menerima pernah mencapai 200.000 penerima manfaat.
Sesuai data, warga Kota Surabaya tercatat sebanyak sebanyak 277.293 Keluarga terdaftar di database Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain BST, di antara mereka ada yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan BLT Himpunan Bank Negara (HIMBARA).
"Jangan sampai maksud baik Pemerintah Pusat , Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota meringankan beban warga di masa PPKM Darurat menimbulkan masalah di kemudian hari," imbuh Cak Ji.
Saat ini, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang beragam program bantuan sosial (Bansos) seiring dengan PPKM Darurat Jawa-Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Harapannya, dengan bansos tersebut dapat meringankan beban masyarakat selama masa PPKM Darurat. Diperkirakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial akan mulai disalurkan pada Minggu kedua Juli ini.tn/na
Editor : Mariana Setiawati
