_2.jpg)
Terbanyak Saat Jalani Isoman
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Terkait perbedaan data kematian Covid-19 di Jawa Timur pun direspon oleh Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur (Jatim). Menurut Satgas Covid-19 Jatim, perbedaan dikarenakan banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri dibanding di dalam Rumah Sakit.
Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 30 persen dari jumlah kematian Covid-19 di Jatim, meninggal dunia di luar RS. Adapun per Selasa (27/8), terdapat penambahan 354 orang sehingga total 18.883 orang yang meninggal akibat Covid-19. Bahkan, kini, Rabu (28/7/2021), kasus meninggal di Jatim tercatat ada penambahan 401 kasus.
"Jadi beberapa data menunjukkan ada beberapa yang meninggal di luar RS, kemarin dari update kematian kita ada sekitar 30 persen laporannya. Tapi sebetulnya itu perlu diklarifikasi karena meninggal di luar RS itu belum tentu Covid-19, bisa juga infeksi paru lain," ujar Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur (Jatim), dr Joni Wahyuhadi, kemarin.
Direktur Utama RSUD dr Soetomo tersebut menuturkan, kebanyakan pasien yang meninggal dunia di RS sekarang ini, terinfeksi Covid-19 varian Delta. Joni mengatakan, virus corona varian baru yang saat ini mendominasi, lebih cepat menular dan gejalanya lebih akut."Yang meninggal di rumah sakit memang cukup banyak, itu memang satu penyakit Covid-19 varian baru. Ini tampaknya lebih cepat menular dan gejalanya akut," ujar Joni.
Kondisi Covid-19 di Jatim saat ini diakuinya tidak seperti dulu. Joni menyebut, dulu sekitar 70 persen pasein Covid-19 meninggal dunia ketika dirawat di intensive care unit (ICU). Artinya 30 persen meninggal dunia di luar ICU. Adapun saat ini, sekitar 48 persen pasien Covid-19 meninggal dunia di instalasi gawat darurat (IGD)."Sekarang 48 persen meninggalnya di IGD, ini artinya penyakitnya lebih ganas, hati-hati. Obatnya preventif, jangan sampai tertular," kata Joni.
Dengan tingginya kasus meninggal pasien Covid-19, membuat Jatim menjadi yang tertinggi di Indonesia. Jatim masih diatas Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta. Secara komulasi, dalam sehari, Rabu kemarin, mencapai 1.824 orang. Menurut dibanding kasus Selasa yang mencapai 2.069 di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat total kasus kematian di Indonesia telah mencapai 88.659 orang.
Zona Merah Bertambah
Meningkatnya kasus meninggal di Jatim, membuat zona merah di Jawa Timur bertambah, menjadi 34 wilayah Kabupaten/Kota. "Minggu ini 34 kabupaten kota masuk zona merah. Bertambah satu daerah, sebelumnya 33," ujar Jubir Satgas COVID-19 Jatim Dr Makhyan Jibril, Rabu (28/7/2021).
Jibril menjelaskan, ada sejumlah daerah yang sebelumnya masuk kategori zona oranye atau berstatus risiko sedang penularan Covid-19 , kini menjadi merah. Seperti Sampang, Kota Blitar, dan Kota Probolinggo. "Ada juga daerah yang sebelumnya merah (zona), kini menjadi oranye di Tuban dan Ngawi. Dua daerah ini mulai menurun penambahan kasus hariannya," imbuhnya.
Dalam daftar zona merah Covid-19 terbaru, kawasan Surabaya Raya (Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) masuk dalam kategori zona merah COVID-19. Kawasan Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Malang) juga seluruhnya masuk zona merah Covid-19.
Posisi Kepala Dinkes Jatim Kosong
Sayangnya, dengan bertambahnya wilayah di Jatim menjadi zona merah, posisi Kepala Dinas Kesehatan Jatim, kini kosong. Pasalnya, Gubernur Khofifah memindah dr Herlin Herliana menjadi Direktur RSU Haji Surabaya.
Herlin digeser bersamaan saat Gubernur perempuan pertama di Jatim itu dengan melantik 16 pejabat pratama tinggi lain untuk menempati posisi baru di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rabu (28/7/2021).
Khofifah mengaku akan segera mengisinya dengan Pelaksana Tugas (Plt) terlebih dahulu, termasuk Kepala Dinas Kesehatan. Terkait penetapan definitif, nanti akan digelar rapat untuk membuat Panitia Seleksi (Pansel). "Jadi hari ini (Rabu, red) yang kosong-kosong akan di-Plt, kemudian kami segera open biding," kata Khofifah, Rabu (28/7/2021).
Kekosongan ini justru dipertanyakan DPRD Jatim. Pasalnya di tengah pandemi Covid-19 saat ini, dibutuhkan peran seorang Kepala Dinas Kesehatan yang mengelola kasus Covid-19 di Jatim.
”Sangat disesalkan, bagaimana mungkin di tengah pandemi Covid-19 yang mengganas, dengan second wave yang bahkan kini menempatkan Jawa Timur sebagai penyumbang kasus kematian terbesar di Tanah Air, ternyata Dinas Kesehatan tidak memiliki pejabat definitif,” kata Deni Wicaksono, anggota Komisi E DPRD Jatim, Rabu (28/7/2021).
Pandemi Bukan Prioritas?
”Ini menunjukkan Gubernur Jawa Timur tidak memiliki skala prioritas yang jelas. Atau jangan-jangan, penanganan pandemi bukan prioritas bagi Gubernur? Kalau tidak jadi prioritas, maka wajar sampai muncul dugaan bahkan data-data kasus pun diduga diolah sedemikian rupa sebagaimana kini ramai dibicarakan publik,” imbuh politisi muda alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Deni mengatakan, Plt kepala dinas tentu tidak bisa disamakan dengan pejabat definitif. Fungsi pelayanan memang bisa tetap berjalan, tetapi aspek perencanaan, penganggaran, hingga realisasi target pasti sulit optimal, karena pasti Plt juga merangkap jabatan di OPD lain. Walhasil, konsentrasi dan fokus kerjanya pasti terpecah.
”Padahal saat ini pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan, bagaimana mungkin konsentrasi pejabat puncak di Dinkes harus dibagi? Ini bukan salah Dinkes-nya, tapi kebijakan Gubernur yang tidak paham situasi, tidak punya prioritas, dan patut diduga lebih mementingkan faktor politik dalam memilih pejabat definitif ketimbang urgensi penanganan pandemi,” jelas Deni.
Menurut Deni, hal tersebut urgen karena keberhasilan penanganan pandemi tidak hanya berkaitan dengan menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, tetapi juga menjadi pintu bagi pulihnya ekonomi rakyat kecil. sem/rko/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
