SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, terkejut dianggap warganet sebagai menteri segala urusan. Luhut disebut dengan istilah 4L 'Luhut Lagi Luhut Lagi' . Ini lantaran ia selalu terlibat dalam menangani segala persoalan di segala urusan.
Baginya menduduki kursi menteri memang bukan barang baru bagi Luhut. Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 - 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 - 2001.
Dikutip dari pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Luhut terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 13 Mei 2018.
Total harta seperti yang dilaporkannya ke LHKPN tercatat sebesar Rp 665.438.752.423. Jika dirinci, hartanya paling besar ditempatkan pada aset tanah dan bangunan sebesar Rp 175.661.024.063.
Tapi dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, terbitan 24 Maret 2021, Luhut memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 745.188.108.997. Jumlah ini, naik Rp 67.440.505.710 selama masa pandemi Covid-19 .
Sebagai Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan , pernah bertugas di Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus AD) . Setelah itu ia menjelma menjadi pebisnis sukses dengan mendirikan PT Toba Sejahtra. Dia memiliki 99,98% saham Grup PT Toba Sejahtra.
Berdasarkan penerlusuran dari situs resmi perusahaan Grup Toba Sejahtra, terbagi ke dalam 6 anak usaha yang terdiri dari Toba Coal and Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri dan Toba Property and Infrastructure.
Anak usaha ini terbagi lagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
Pengaruh Dalam Bisnis Batubara
Sejumlah LSM peduli lingkungan dan anti-korupsi hari Senin (17/12) mengungkap dugaan pengaruh pengusaha yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam pusaran bisnis batubara.
LSM tersebut antara lain Greenpeace, Auriga, JATAM, dan LSM antikorupsi ICW.
Kepala Kampanye Iklim Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya mengatakan selain menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtera.
Perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam bisnis tambang batubara dan PLTU. Selain Luhut, ada anggota keluarga mantan menteri yang juga pensiunan jenderal ini yang terkait kelompok bisnis tersebut. Sejumlah LSM memotret ada konflik kepentingan dan dapat meningkatkan risiko korupsi di sektor tambang, khususnya batubara.
Misalnya, PT Adimitra Baramata Nusantara merupakan konsesi pertambangan seluas 2.990 hektare yang berlokasi di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Juga PT Indomining yang lahan konsesi seluas 683 ha ada di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan ini telah memulai operai komersil pertamanya pada 2007. Produksinya mencapai sekitar 1,5 juta MT batu bara per tahun. Produksi ini diharapkan dapat terus bertambah di tahun-tahun berikut. Serupa dengan PT Adimitra Baratama Nusantara, tambang milik PT Indomining berlokasi di dekat dermaga anak Sungai Mahakam, sehingga menghasilkan biaya produksi yang sangan kompetitif.
Konsesi Pertambangan di Kutai
Sementara PT Trisensa Mineral Utama PT Trisensa Mineral Utama, miliknya memiliki konsesi pertambangan seluas 3.414 ha yang berlokasi di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Produksi awal telah dimulai pada 2011.
Demikian juga PT Kutai Energi
PT Kutai Energi adalah konsesi pertambangan terbesar PT Toba Sejahtra, seluas 6.932 ha daerah di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Juga PT Fairfield Indonesia yang didirikan pada 2005. Perusahaan ini merupakan perusahaan bersama dengan Fairfield Nodal, perusahaan seismik Amerika Serikat.
Luhut juga punya PT Pusaka Jaya Palu Power. Ini perusahaan swasta pertama di Indonesia yang berhasil membangun pembangkit listrik tenaga uap. Terletak di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,
Termasuk PT Perkebunan Kaltim Utama. Perusahaan ini ditake over oleh
PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) pada 19 Juni 2013. Luhut mayoritas saham dalam PT Perkebunan Kaltim Utama I. PT Perkebunan Kaltim Utama . PT ini memiliki total luas lahan sebesar 8.633 ha dan lahan yang sudah ditanam seluas 2.896 ha. Izin Penanaman ini akan habis pada 2036 mendatang.
Luhut juga punya usaha di Solo dengan nama PT Rakabu Sejahtra. PT ini didirikan pada 2009 dan memiliki pabrik yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. PT Toba Sejahtra memiliki saham minoritas dalam pabrik yang memproduksi berbagai furnitur olahan kayu dalam bentuk rangka pintu, lantai, dan lain-lainnya ini. Produk-produk tersebut banyak dijual untuk pasar ekspor.
Selain perusahaan, Luhut juga memiliki Lima belas bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir. Tak semua tanahnya tersebut merupakan hasil sendiri, sebagian aset propertinya merupakan warisan.
Untuk aset kendaraan, Punya Lexus Jeep
Luhut melaporkan kendaraan termewahnya yakni Lexus Jeep tahun 2014 senilai Rp 2.300.000.000. Mobil mewah lainnya berupa kendaraan Lexus LS 460 AT seharga Rp 1.500.000.000. Untuk kendaraan lainnya antara lain Isuzu Panther LM 25, motor Honda, dan Toyota Alphard.
Ada juga motor Honda Solo tahun 2015 dan 2020, dengan nilai masing-masing Rp 7.450.000 dan Rp 17.647.000.
Sementara itu, Luhut juga memiliki harta bergerak lainnya, Rp 3.382.794.000, surat berharga Rp 106.164.485.850, kas dan setara kas Rp 194.009.888.867, harta lainnya Rp 207.126.326.280. Selain itu, masih ada hutang sebesar Rp 12.000.000.000
Usia 77 Tahun Pensiun
Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku bakal pensiun sebagai menteri atau pembantu Presiden pada 2024.
Dia mengatakan bahwa pada saat itu usianya telah menginjak 77 tahun.
Ternyata, pensiun usia 77 tahun juga diinginkan oleh sang istri, Devi Pandjaitan.
“Istri saya bilang, eh pa kalau selesai ini [pemerintahan Jokowi-Ma’ruf] jangan lagi ya jadi menteri ya. Saya bilang, yes, 2024 kita selesai, gak mau lagi,” kata Luhut.
Dia menyampaikan bahwa istrinya mengaku lelah sering mendengar sang suami dihujat atau dihina banyak orang yang tidak puas atau setuju dengan kebijakan atau keputusan yang diambilnya. n 05, jk, erc
Editor : Moch Ilham
